3 hari menjelang "D" Day Pemilu. Memasuki minggu tenang, tak ada lagi keriuhan kampanye, tak ada lagi joged dangdut di atas panggung, tak ada lagi janji palsu yang diumbar jurkam.
KPU-pun terus bebenah. Namun banyak yang belum siap termasuk soal DPT. Meski KPU sudah menyatakan Daftar Pemilih Tetap Pemilu sudah final, di lapangan banyak kejadian lucu yang masih saja ditemukan. Selain soal Amrozy yang masih masuk DPT, juga ada beberapa bocah cilik yang tiba-tiba menjadi tua sebelum waktunya karena masuk juga dalam DPT.
Kemarin saat bertandang ke rumah ortu, ibu saya curhat. Katanya pemilu kali ini terpaksa tak diikutinya. Lho, kenapa tanya saya? Nama ibu tergusur dari DPT! Hah, kok bisa? Bapak kan ketua RT di kawasan komplek DKI Joglo Jakarta Barat, kok bisa nama dan data ibu tak terdaftar?
Ibu dan bapak saya juga heran. Karena selama ini selalu aman-aman saja mengikuti pemilu, bahkan terakhir saat Pilkada DKI Jakarta pun ibu termasuk salah satu pemilih. Usut punya usut, ternyata di RT yang dipimpin bapak ada satu warga lagi yang juga kehilangan hak pilih karena namanya raib dari DPT. Padahal baik ibu saya maupun si tetangga itu keduanya sama-sama masuk DPS.
Uniknya, dua nama raib dari DPT di RT, namun ada 14 nama siluman yang masuk dalam alamat tetangga tadi. Kontan si tetangga komplain ke petugas PPK (Panitia Pemilihan tingkat Kelurahan), karena merasa tak mengenal 14 nama baru itu di rumahnya.
Bapak pun meyakinkan petugas PPK bahwa nama-nama itu tak ada dalam arsip data RT yang dimilikinya. Petugas PPK dengan enteng menjawab, dia hanya bertugas memindahkan data dengan cara copy paste. Katanya dia tak memasukkan data lain selain memindahkan saja. Jadi siapa yang telah melakukan aksi busuk ini?
Akhirnya bapak dan beberapa pengurus serta petugas panitia pemilihan tingkat RW sepakat akan mencekal 14 nama 'aneh' itu jika mereka memilih di TPS kamis besok. Hanya itu yang bisa dilakukan, karena DPT sudah tak mungkin diubah.
Dan kini tinggallah ibu saya bersedih. Seumur hidupnya baru kali ini tak bisa mengikuti pemilu hanya karena kebodohan petugas.
Sumber: http://politikana.com/baca/2009/04/06/dan-hak-politik-ibu-pun-dicabut.html