6. Anti Cina: Reaksi Masyarakat Tangerang terhadap Kebijakan Penetrasi Modal Pemerintah Kolonial Hindia Belanda
Selama Nusantara diduduki pemerintah kolonial, sistem segregasi rasial (penggolongan masyarakat berdasarkan ras dan perbedaan perlakuan) hampir diterapkan di seluruh daerah pendudukan. Sementara itu, kaum pribumi (inlander) berada pada posisi yang paling rendah baik perlakuan yang diberikan maupun implikasinya. Hal ini berlaku juga dalam kehidupan pribumi di Tangerang. Para buruh tani penggarap lahan partikelir berada pada posisi yang selalu tertindas terutama oleh tuan-tuan tanah Tionghoa di daerah-daerah yang didominasi tuan tanah Cina. Dalam prosesnya penindasan tersebut menimbulkan rasa ketidakpuasan dan kebencian terhadap etnis Tionghoa bahkan tindakan pemberontakan.
Walaupun demikian, bukan berarti di seluruh Tangerang timbul gejolak anti Cina. Sebab, dari jaman kolonial hingga saat ini, terdapat daerah yang relatif harmonis menjaga relasi antara etnis Tionghoa dan Pribumi. Daerah tersebut berada di Neglasari. Menurut hasil penelitian Guntur Setyanto (2000: 41-45), di wilayah RT 03/06 Neglasari, perbandingan etnis Tionghoa dengan Pribumi adalah 49% Tionghoa dan 51% pribumi (Sunda Tangerang) dengan mata pencaharian bertani, beternak, wiraswasta dan karyawan pabrik. Masyarakat di daerah tersebut tidak pernah terlibat konflik SARA, hidup kental dengan gotong royong. Misalnya saat umat Islam membersihkan mushola, warga lain ikut membantu, bahkan di perkampungan ini terdapat ternak babi yang lokasinya berdekatan dengan tempat ibadat muslim tetapi tidak pernah dipermasalahkan. Namun, dalam pandangan penulis, gejolak anti Cina akibat kebijakan segregasi rasial yang dijalankan kolonial relatif lebih menonjol.
Awalnya, penduduk pribumi menerima dan menjalankan pengolahan tanah milik tuan tanah. Mereka wajib membayar cuke atau pajak dan berbagai kerja wajib yang sangat memberatkan. Kerja wajib terdiri atas heerendiensten, yaitu kerja wajib untuk tuan tanah; kerigan (desadiensten) berupa perbaikan jalan, jembatan, pematang, dan lain-lain; serta gugur gunung, yaitu perbaikan infrastruktur desa yang rusak. Untuk melancarkan kepentingan tuan tanah, direkrutlah para jawara yaitu orang-orang yang mempunyai olah kanuragan atau beladiri dan ditakuti warga.. Jawara sengaja dipelihara para tuan tanah dengan tugas khusus menjaga dan melindungi tanah partikulir beserta tuan tanah sebagai pemiliknya. Tindakan para jawara seringkali menjadi alat tuan tanah menekan dan, menakuti agar para penggarap mematuhi dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan tidak berbuat hal-hal yang bisa mengganggu keamanan, merusak tanah, mengancam hidup tuan tanah beserta keluarganya, dan mangkir atas kewajiban-kewajiban mereka. Tak segan-segan jawara itu menindak petani penggarap dengan cara kekerasan fisik dan menyita harta benda yang dimilikinya (Ekajati, 2004: 129-130).
Terbentuklah kesenjangan sosial dan ekonomi yang mencolok antara kehidupan petani penggarap yang mayoritas pribumi dengan para tuan tanah yang mayoritas adalah orang Tionghoa. Para tuan tanah Cina makin kaya, karena mereka terus menambah pemilikan tanah partikelir. Sebaliknya, para petani hidup dalam suasana kekurangan. Kondisi itu terutama terjadi di tanah Pangkalan. Di daerah itu, 60 persen luas tanah dikuasai oleh orang-orang Cina, padahal mereka adalah penduduk minoritas. Mereka memiliki hak lebih banyak dari petani, sehingga kekuasaan mereka pun sangat besar.
Gambaran kondisi kaum pribumi di atas itulah yang menyebabkan konflik antara kelas majikan dan buruh. Konflik semakin diperparah oleh perilaku pejabat kolonial yang tidak mempunyai empati dan keberpihakan pada kelas buruh. Mereka justru lebih banyak melindungi kaum tuan tanah. Pola penindasan kelas sosial tersebut tak mampu diredam oleh nilai-nilai tradisional masyarakat pribumi seperti tradisi gotong-royong, tepa selira, dan lain-lain. Nilai-nilai masyarakat agraris semakin luntur akibat waktu hidup kaum penggarap banyak tersita untuk menjalankan sistem produksi tuan tanah dengan bekerja keras di lahan partikelir. Kehidupan khas agraris yang kental dengan kegotong-royongan luruh. Timbulah krisis identitas sebagai manusia sosial yang harmonis sehingga puncaknya timbul sikap memberontak sebagai wujud dari rasa pedih yang tak tertahankan. Pada tahun 1924, meletuslah pembrontakan petani Tangerang kepada majikan dan pemerintah seperti diceritakan oleh Ekajati (2004: 129-137) berikut ini.
Pemberontakan Petani di Tangerang tahun 1924 dipicu oleh peristiwa-peristiwa yang relatif kecil sebelumnya. Pada tahun 1913, terjadi perkelahian antara sejumlah penduduk Kampung Tegalkunir dengan orang-orang Cina Kebonwaru. Perkelahian bermula dari pertengkaran antara anak petani Gudel dengan anak Lim Utan (Lim Oetan) pemilik sawah Kampung Kebonbaru. Pertengkaran terjadi hari Jumat 23 Mei 1913 di sawah ketika panen, setelah terjadi selisih paham dalam transaksi penjualan beras ketan. Anak Gudel dituduh belum membayar ketan anak Lim Utan seharga satu sen. Anak Lim Utan pulang dan mengadu kepada ayahnya. Lim Utan marah, kemudian mendatangi anak Gudel dan memukulnya. Karena pemukulan itu, Sailan, kakak kandung anak Gudel ikut membantu dan terjadilan perkelahian dengan senjata tajam. Dalam perkelahian itu Lim Utan terluka dan harus dirawat. Namun, perkelahian itu masih berbuntut panjang. Keesokan harinya terjadi lagi pembalasan dari pendukung Lim Utan. Saat Gudel pulang dari sawah, ia dikeroyok empat orang Cina dan dibunuh sementara pembunuhnya melarikan diri. Hari berikutnya, 25 Mei 1913, seusai pemakaman Gudel, Sailan membalas dendam dengan membunuh seorang Cina bernama Li Ji Tun (Li Dji Toen) yang kebetulan berpapasan dengannya. Rangkaian peristiwa ini sempat dilaporkan oleh Asisten Residen Tangerang G.P.J. Vernet tanggal 2 Juni 1913 kepada Residen Jakarta H. Rijfsnijder. Rangkaian peristiwa di atas, besar kemungkinan menjadi salah satu penyebab suburnya perasaan antipati teradap hal-hal yang berbau orang Cina.
Sementara itu, selang tujuh tahun berikutnya (1924), terjadi pemberontakan petani Tangerang. Diawali dengan tampilnya seorang tokoh berpengaruh di daerah Pangkalan. Tokoh itu bernama Kaiin Bapa Kayah. Ia dipandang dan disegani masyarakat karena mempunyai pengalaman khusus selain menjadi petani. Ia pernah menjadi mandor perkebunan sutera tahun 1910-1912. Saat menjadi mandor, ia pernah mendapat perlakuan semena-mena dari majikannya. Akibatnya ia melawan dan terjadi pertengkaran. Ia kemudian keluar dari pekerjaannya dan menjadi opas di kantor Asisten Wedana Teluknaga. Empat bulan kemudian ia dipindahkan ke Jakarta, menjadi opas pada komisaris polisi. Setelah berhenti sebagai opas, Kaiin kembali ke Pangkalan, kemudian menjadi dalang wayang.
Kaiin mempunyai pemikiran bahwa tanah di daerah Pangkalan seharusnya tidak dikuasai oleh orang Tionghoa sebab tanah tersebut sesungguhnya merupakan warisan nenek moyang pribumi setempat. Kemiskinan warga pribumi di Pangkalan seharusnya tidak perlu terjadi bila tanah tersebut direbut kembali. Agar tanah tersebut dapat dikuasai kembali oleh penduduk pribumi, maka para tuan tanah Tionghoa di Pangkalan harus diusir. Dan untuk mengusirnya dengan cara mencari dukungan pejabat tinggi kolonial dan dengan mneghimpun kekuatan warga pribumi.
Tampaknya, gagasan mencari dukungan pejabat tinggi kolonial lahir karena pengalamannya menjadi pegawai pemerintahan. Namun untuk merealisasikan gagasan itu nampaknya Kaain kesulitan sehingga ia memilih menghimpun warga pribumi agar belajar ilmu kesaktian dan kekebalan tubuh. Kaiin kemudian berguru pada ”orang pintar” dan banyak ziarah ke tempat keramat. Agar lebih disegani, ia merubah penampilan dengan mengenakan pakaian jawara. Dengan cara-cara tersebut, ia pun memperoleh pengikut cukup banyak dari berbagai kalangan seperti petani, guru agama (tarekat), dukun, dan lain-lain. Beberapa tokoh pengikutnya antara lain: Merin dari Kampung Parangkored, Siban Bapa Sambut dari Kampung Pondok Aren, Ibu Minah dari Kampung Kelor, Enang yang turut mempropagandakan cita-cita membebaskan tanah dari kekuasaan Cina, Haji Riun dari Desa Kalideres. Masing-masing pengikut memiliki sejumlah anak buah.
Upaya merebut tanah Pangkalan yang dilakukan Kaiin dan anak buahnya, dirancang cukup matang. Sekitar awal bulan Januari 1924, Kaiin menyebarkan undangan bahwa ia akan mengadakan pesta khitanan anaknya tanggal 9 Februari 1924. Selain mengundang agar hadir dalam pesta sekaligus ia berusaha mengumpulkan kekuatan. Ketika tiba waktunya, memang banyak tamu dan pengikutnya menghadiri pesta khitanan. Dan saat pesta berlangsung, Kaiin mengadakan pertemuan dengan para tokoh pengikutnya dan merancang strategi lebih lanjut. Hasilnya, saat pesta masih berlangsung, Kaiin meminta pengikutnya mengumumkan bahwa Pak Dalang (Kaiin) akan menjadi "raja" di tanah Pangkalan dan Kampung Melayu. Ia akan mengusir orang-orang Cina, menghapus cuke dan kompenian. Namun, akibat pengumuman itu, sebagian tamu justru meninggalkan pesta. Kendati demikian, esok harinya, Kaiin tetap melanjutkan rencananya. Ia membagi pengikutnya dalam lima kelompok dengan masing-masing tugas mengusir tuan tanah Tionghoa.
Gerakan Kaiin mampu membuat banyak tuan tanah ketakutan sebab selain mengultimatum agar meninggalkan Pangkalan, para tuan tanah juga diancam akan dibunuh bila tidak mematuhi perintahnya. Kaiin dan rombongan kemudian bergerak ke arah Kampung Melayu, dan mengusir para tuan tanah. Mereka juga memporak-porandakan kantor kongsi Kampung Melayu. Surat-surat kompenian yang ditemukan, dirobek-robek. Selanjutnya mereka bergerak ke rumah Asisten Wedana Teluknaga. Mereka ingin memberitahukan bahwa mereka akan menghadap gubernur jenderal di Bogor untuk meminta izin mengusir orang-orang Cina di Tangerang.
Sebelum maksud Kaiin menemui gubernur jendral, aksinya sudah tercium Asisten Wedana Teluknaga yang kemudian melaporkan ke pemerintah keresidenan di Batavia mengetahuinya. Dari Batavia keluar perintah agar wedana-wedana di Tangerang segera mengerahkan polisi untuk mengatasi gerakan Kaiin. Kekuatan polisi yang terhimpun secara cepat menggiring gerakan Kaiin ke daerah Tanah Tinggi. Di Tanah Tinggi inilah, kontak fisik terjadi yang menghasilkan kekalahan telak di pihak Kaiin.
Menurut penelitian Suryadi (1981: 13-14), dalam kontak fisik di Tanah Tinggi, Kaiin kemudian ditangkap bersama 23 orang petani pengikutnya. Sedangkan, 19 orang lainnya tewas dan sejumlah petani luka parah. Namun sedikit berbeda dengan penelitian Thahirudin (1971: 14) yang menyatakan bahwa Kaiin tidak dipenjarakan, tetapi tewas dalam kerusuhan di Tanah Tinggi. Ia kemudian dimakamkan di pekuburan Encle Desa Sukasari, Tangerang. Namun dari kedua penelitian, dapat diketahui secara pasti bahwa gerakan Kaiin relatif berlangsung sangat singkat. Pertempuran di Tanah Tinggi telah mengakhiri keinginan sejumlah warga pribumi merebut tanah Pangkalan dari tangan tuan tanah Cina (Ekajati, 2004: 136-137).
Dari penggalan peristiwa di atas, dapat tergambar bahwa kebijakan kolonial yang diskriminatif dan banyak menguntungkan orang Cina tetapi merugikan warga pribumi, benar-benar telah melahirkan bibit kebencian antar etnis di Tangerang. Dalam perjalanan sejarah Tangerang, konflik dan pertentangan berbau kebencian etnis di kemudian hari ternyata kembali terjadi. Dua di antaranya adalah peristiwa Poh An Tui dan Kerusuhan massal berbau anti Cina tanggal 12-15 Mei 1998 yang meletus di Jakarta dan sekitarnya, termasuk Tangerang yang kemudian menyebabkan Soeharto lengser dari kursi kepresidenan.
Peristiwa Poh An Tui terjadi justru setelah kemerdekaan Republik Indonesia yaitu sekitar Juni 1946. Peristiwa meletus sedikitnya di lima desa yakni: Rajeg, Gandu, Balaraja, Cikupa, dan Mauk. Tragedi itu disulut sebuah kabar santer ada tentara NICA beretnis Tionghoa yang menurunkan bendera merah putih dan menggantinya dengan bendera Belanda. Kemudian tersiar kabar pula, seorang NICA Tionghoa membakar rumah warga pribumi. ”Ini sebab-sebab menimbulken rajat Indonesier poenja goesar, hingga timboellah itoe tragedi Tangerang,” tulis Rosihan Anwar dalam Harian Merdeka, 13 Juni 1946 .
Tanggal 3 Juni 1946, warga pribumi yang mendengar kabar tersebut naik pitam dan bergabung dengan laskar rakyat menangkapi para lelaki keturunan China. Menghancurkan perkampungan China di lima desa kemudian menggiring para lelaki Cina yang tertangkap menuju Penjara Mauk yang berukuran 15 x 15 m tetapi dipenuhi sekitar 600 lelaki China dari seantero Tangerang.
Kabar penangkapan orang-orang Cina tercium warga keturunan China lainnya sehingga tanggal 10 Juni 1946, sekitar 40 pemuda Tionghoa yang menamakan dirinya Poh An Tui bergerak ke Tangerang menolong mereka yang terancam jiwanya. Besar kemungkinan, mereka mendapat dukungan NICA, tentara Belanda yang pasti diuntungkan akibat perang ”saudara” tersebut. Mereka dibekali senjata api dan dibagi dua kelompok. Yang pertama datang ke Mauk dan membebaskan tawanan. Kelompok lain menyaksikan reruntuhan sejumlah desa yang banyak dihuni etnis China. Tercatat, sekitar 2.000 warga keturunan diungsikan ke Jakarta. Ada yang dinaikkan truk dan sebagian besar berjalan kaki. Selanjutnya, kerusuhan baru reda setelah pemerintah mulai turun tangan. Di bawah Menteri Penerangan M. Natsir, warga Tangerang dapat didamaikan kembali sementara perang melawan Belanda tetap berlangsung.
Implikasi dari kebijakan segregasi rasial pemerintah kolonial dimana telah melahirkan gerakan anti Cina seperti diungkap di atas, harus tetap dilihat secara komprehensif. Anti Cina yang tumbuh pada era kolonial dan masih menjadi gejala latent hingga era Orde Baru, bukanlah lahir dari masyarakat pribumi secara tiba-tiba. Kebencian rasial tersebut lahir sebagai akibat strategi penetrasi modal Kolonial untuk mengeruk keuntungan. Sebelum kebijakan kolonial tersebut diterapkan, sesungguhnya antara warga pribumi maupun warga etnis Tionghoa berbaur secara harmonis. Hal ini terbukti dengan beragamnya profesi yang digeluti kaum Tionghoa sebagai pedagang, petani, peternak, sama seperti kaum pribumi pada umumnya. Pembauran semakin solid lewat adanya perkawinan silang. Namun situasi tersebut berubah tatkala Kolonial Belanda mengeluarkan kebijakan segregasi rasial yang menimbulkan jurang kesenjangan antara kaum kaya yaitu orang Tionghoa sebagai tuan tanah dan kaum miskin yaitu pribumi sebagai buruh tani. Meminjam istilah Karl Marx, kaum tuan tanah sebagai kelas penghisap dan pribumi sebagai kelas terhisap yang tertindas. Kedua kelas tersebut selalu bertentangan. Dengan demikian, sesungguhnya kemarahan dan pengusiran yang ditujukan kepada kaum Tionghoa pada tahun 1824, adalah pemberontakan kurang tepat sasaran.
Sementara itu, perasaan kebencian rasial tersebut ternyata tetap bertahan dan terpendam hingga satu abad berikutnya. Besar kemungkinan, generasi setelah Kaiin Abah Kayah hidup dalam bayang-bayang memory collective masyarakat Tangerang yang belum mampu menelaah secara tepat atas penindasan yang mereka alami. Alhasil, cerita maupun stereotif orang Cina sebagai kaum kikir, pelit, penindas, kejam, eksklusif, tidak mau berbaur dengan kaum pribumi, menguasai perdagangan, kaum kaya, tuan tanah, kemudian terpelihara secara turun-temurun. Maka, dengan pemaparan dan pemahaman sejarah yang benar, diharapkan perasaan anti Cina dapat didudukkan pada tempat yang benar. Di samping itu, untuk menata keharmonisan antara etnis Tionghoa dengan pribumi diperlukan kebijakan penguasa agar perasaan itu tidak menjadi bahaya latent yang sewaktu-waktu meletus kembali. Dan sayang sebetulnya, di masa Orde Lama dan Orde Baru, nampaknya pembauran kaum etnis Tionghoa justru dihalangi dengan peraturan larangan menjadi pegawai negeri, TNI, Polisi, dan lain-lain. Tatkala, bidang perdagangan digeluti dan dikuasai mereka sehingga sebagian besar mampu menjadi kelompok orang kaya (konglomerat), justru kebencian anti Cina tumbuh kembali. Seolah-olah, orang Cina yang kaya tersebut mewakili seluruh etnis Cina di seluruh Nusantara.
DAFTAR PUSTAKA
Anantatoer, Pramoedya. 1982. Tempo Doeloe. Jakarta: Hasta Mitra 1998. Hoakiau Di Indonesia. Jakarta: Garba Budaya
Brousson, H.C.C Clockener. 2007. Batavia Awal Abad 20. Jakarta: Masup Jakarta.
Castles, Lance. 2007. Profil Etnik Jakarta. Jakarta: Masup Jakarta.
Djojohadikusumo, Sumitro. 1991. Perkembangan Pemikiran Ekonomi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Ekajati, Edi S. dkk. 2004. Sejarah Kabupaten Tangerang. Tangerang:. Pemerintah Kabupaten Tangerang. 1995. Kebudayaan Sunda, Suatu Pendekatan Sejarah. Bandung: Pustaka Jaya.
Fauzi, Noer. 1997. Tanah dan Pembangunan, Risalah Dari Konferensi INFID ke-10, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1999. Petani Dan Penguasa, Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia. Yogyakarta: Insist, Konsorsium Pembaruan Agraria, Pustaka Pelajar.
Halim, Wahidin. 2005. Ziarah Budaya Kota Tangerang Menuju Masyarakat Berperadaban Akhlakul Karimah. Jakarta: Pendulum.
Hardjasaputra, A. Sobana. 1985. Bupati-Bupati Priangan; Kedudukan dan Peranannya Pada Abad ke-19. Tesis. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
Huzairin, Achmad. 2002. Perubahan Struktur Kepemilikan Dan Fungsi Tanah, Studi Kasus: Masyarakat Desa Cibogo Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang. Depok: Universitas Indonesia.
Multatuli. 1975. Max Havelaar. Jakarta: Djambatan.
Murtono. 1998. Proses Transformasi Masyarakat Pertanian Menuju Masyarakat Industri, Studi Kasus Tangerang, Bekasi, Bogor. Jakarta: Universitas Indonesia.
Rizal, Syamsul. 1993, Pemberian Ijin Lokasi Pemukiman Dan Industri Dalam Kaitannya Dengan Penataan Ruang. Jakarta: Universitas Indonesia.
Sadyohutomo, Ir. Mulyono, MRCP. 2008. Manajemen Kota dan Wilayah, Realita dan Tantangan.Jakarta: Bumi Aksara.
Scheltema, A.M.P.A. 1985. Bagi Hasil Di Hindia Belanda. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Setyanto, Guntur. 2000. Interaksi Sosial Etnis Tionghoa Dan Pribumi, Studi Kasus Di RT 03 RW 06 Kelurahan Neglasari Kecamatan Batuceper Kodya Tangerang. Jakarta: Universitas Indonesia.
Soetopo, Toni. 1999. Dampak Proses Pembangunan Terhadap Kualitas Hidup Masyarakat Lokal, Studi Kasus 3 Desa Kota Baru andiri Bumi Serpong Damai, tangerang, Jawa Barat. Jakarta: Universitas Indonesia.
Suhendar, Endang. 1994. Pemetaan Pola-Pola Sengketa Tanah di Jawa Barat. Bandung: Yayasan AKATIGA.
Suryana. 1998. Kontribusi Pembangunan Perumahan Dan Permukiman Terhadap Pendapatan Daerah Dan Beban Pemerintah Daerah Dalam Pembiayaan Prasarana Lingkungan, Fasilitas Sosial, Dan Utilitas Umum, Suatu Studi Kasus Di Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang. Jakarta: Universitas Indonesia.
Suryana, Nana et al. 1992. Sejarah Kabupaten Banten. Tangerang: Pemda Tk II Tangerang dan LPPM UNIS Tangerang.
Sutiyoso. 2007. Megapolitan. Jakarta: Gramedia.
Taqim, Nursiwan. 1997. Analisis Dinamika Penduduk Terhadap Perubahan Fungsi Lahan di Kotamadya Tangerang. Jakarta: Universitas Indonesia.
Thahirudin. 1971. Sekilas Lintas Kabupaten Tangerang. Tangerang: Pemda Tk. II Tangerang.
Tjondronegoro, Sediono MP. 1999. Sosiologi Agraria Kumpulan Tulisan Terpilih. Bandung: Akatiga.
Toynbee, Arnold. 2007. Sejarah Umat Manusia, Uraian Analitis, Kronologis, Naratif, dan Komparatif. Jakarta: Pustaka Pelajar.
Yunus, Hadi Sabari, MA. 2006. Megapolitan, Konsep, Problematika, dan Prospek. Yogyakarta: Pustaka Pelajar