Wikimu - bisa-bisanya kita

Agus  Supriyatna

Nasib Sial Rosidi

Jumat, 18-05-2012 08:55:42 oleh: Agus Supriyatna
Kanal: Hukum

Kamis sore, 10 Mei 2012, sebuah email masuk ke email saya. Pengirimnya LBH Semarang. Isinya pernyataan pers dari LBH tentang kasus Rosidi bin Parmo, seorang petani yang sedang dililit kasus. Misbakhul Munir dari LBH Semarang, sebagai kuasa hukum Rosidi mengungkapkan, Rosidi, adalah warga Dukuh Pidik, Desa Wonosari, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, yang kesehariannya bermata pencaharian sebagai petani di wilayah hutan. Hutan disekitar tempat Rosidi tinggal itulah yang menghantarkannya harus duduk depan meja hijau pengadilan.

Kasus itu bermula perjanjian kerjasama antara Forum Persaudaraan Petani Kendal (FPPK) dengan pihak Perhutani cabang Kendal, tentang pemanfaatan kawasan hutan. " Perjanjian ditandatangani tanggal 31 Januari 2008 lalu," katanya. Lewat perjanjian kerjasama inilah Perhutani mengkerjasamakan petak-petak pangkuan di kawasan hutan dengan desa-desa, antara lain Desa Cacaban, Desa Kalirejo, Desa Ngareanak, Desa Wonosari dan Desa Kedungsuren. Bentuk kerjasama yaitu pemanfaatan kawasan hutan selain untuk tanaman hutan (kayu), juga untuk penanaman tanaman pertanian dan lain-lain.  Misbakhul menambahkan, dalam perjanjian juga dirumuskan mekanisme penyelesaian sengketa yang disepakati bersama. Dimana ketika dikemudian hari timbul masalah, maka permasalahan tersebut haruslah diselesaikan dengan musyawarah kekeluargaan terlebih dahulu. " Dan tidak langsung dibawa kearah hukum," ujarnya. Para pihak yang bekerjasama sepakat menghindari penyelesaian perselisihan yang timbul dengan cara-cara hukum, yang acapkali bersifat formalistik dan kaku. Dan terkadang justru tidak menyelesaikan masalah. " Namun menimbulkan masalah baru seperti konflik," ujarnya.

Setelah beberapa waktu berjalan, pelaksanaan perjanjian tak berjalan lancar. Muncul masalah, namun pihak Perhutani yang justru mengikari kesepakatan menyelesaikannya lewat jalur musyawarah. " Niat Perhutani untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul dengan petani melalui mekanisme musyawarah kekeluargaan ternyata masih setengah hati," tutur Misbakhul. Contoh nyatanya, kata dia, pada tanggal 22 Februari 2012, Rosidi ditangkap oleh Kepolisian Sektor Pegandon atas laporan dari pihak Perhutani. Rosidi dilaporkan karena dituding melakukan tindak pidana menebang pohon atau memanen hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang. " Belum ada upaya-upaya musyawarah yang secara maksimal dilakukan, seperti yang disepakati di dalam perjanjian kerjasama, Perhutani justru sudah menempuh upaya hukum," katanya. Rosidi pun harus mendekam di tahanan dan mesti menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Kendal.

Misbakhul pun menilai, perjanjian kerjasama pemanfaatan kawasan hutan hanya alat yang digunakan Perhutani untuk kepentingan memperoleh Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari saja. "Tidak lebih dari itu!"cetusnya. Kata dia, untuk mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari oleh Woodmark Soil Association (WSA), Perum Perhutani KPH Kendal harusnya melaksanakan 10 prinsip dan 56 kriteria sesuai standar yang ditetapkan Forest Stewardshif Consil (FSC), yakni meliputi tiga kelola : kelola produksi, kelola lingkungan dan kelola sosial. " Perhutani Kendal seolah beritikad baik, padahal sesungguhnya tidak," ujarnya.

Nah,  perjanjian kerjasama dengan Forum Persaudaraan Petani Kendal (FPPK), adalah salah satu produk yang digunakan oleh Perhutani untuk mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada tanggal 8 September 2011). Dengan adanya perjanjian tersebut, Perhutani mengklaim pihaknya telah mampu memiliki sistem yang baik dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan tenurial di wilayahnya. " Padahal kenyataannya di lapangan, perjanjian tersebut hanyalah berlaku sebagai pemanis buatan," ujar Misbakhul.

Fakta di lapangan, pihak Perhutani belum serius menyelesaikan permasalahan-permasalahan tenurial di wilayahnya. Masih banyak sekali pungutan-pungutan liar yang diberlakukan, intimidasi-intimidasi. " Dan yang terakhir adalah tidak ditempuhnya mekanisme musyawarah kekeluargaan terlebih dahulu dalam kasus Pak Rosidi," ujarnya. Atas fakta itu, LBH Semarang, selaku kuasa hukum Rosidi, mengecam Perhutani KPH Kendal yang tidak menempuh upaya-upaya penyelesaian kekeluargaan. Dan cenderung langsung menyerahkan persoalan ini ke jalur hukum. "Sehingga menyebabkan pak Rosidi harus mendekam dipenjara," katanya.


Masukan, pertanyaan, kritikan terhadap kami silakan kirim email ke info@wikimu.com atau telp : 021-56165522 Senin-Jumat (08.00 - 17.00 WIB)
COPYRIGHT ©2006 WIKIMU.COM - Jurnalisme Publik (Citizen Journalism). All Rights Reserved | PRIVACY POLICY