Wikimu - bisa-bisanya kita

Aris Ahmad Risadi

Pemekaran Daerah Dan Peran Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal

Selasa, 15-12-2009 14:21:46 oleh: Aris Ahmad Risadi
Kanal: Opini

Pembahasan tentang pemekaran daerah tidak bisa dilepaskan dari posisi Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT). Karena sebagian besar daerah pemekaran masuk dalam kategori daerah tertinggal. Persoalannya, apakah peran KPDT sudah optimal dalam menangani daerah pemekaran ?

Tidak dapat disangkal bahwa maraknya pemekaran daerah saat ini merupakan bukti masih adanya ketimpangan pembangunan wilayah. Berbagai ketimpangan tersebut dapat dilihat dari ketersediaan infrastruktur, perkembangan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah sesungguhnya telah memiliki kebijakan khusus dalam menangani ketimpangan pembangunan wilayah. Namun tampaknya berbagai upaya pemerintah dinilai masih kurang memuaskan, sehingga banyak daerah mengambil jalan pintas dalam mengurangi ketimpangan pembangunan wilayah ini yaitu dengan cara memekarkan daerah.

Daerah berasumsi bahwa melalui pemekaran ini akan mempunyai peluang yang lebih besar untuk keluar dari ketertinggalan. Bagaimana tidak, dengan menjadi daerah otonom pelayanan masyarakat menjadi lebih dekat dan dapat memiliki anggaran yang dikelola sendiri untuk membangun wilayah tersebut. Sewaktu bergabung dengan daerah induk, boleh jadi alokasi anggaran ke wilayah tersebut sangat kecil (tidak proporsional).

Dalam rangka penanganan ketimpangan wilayah, RPJM Nasional (2004-2009) telah menetapkan 199 daerah tertinggal sebagai lokasi prioritas. Berbagai afirmatif action diberikan kepada daerah tertinggal ini. Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan, pembangunan daerah tertinggal menjadi mainstream. Bahkan dalam Kabinet Indonesia Bersatu dibentuk kementerian khusus yaitu Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9/2005 dan Nomor 90/2006, KPDT memiliki tugas merumuskan kebijakan nasional di bidang pembangunan daerah tertinggal, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan daerah tertinggal, serta menyelenggarakan operasional kebijakan di bidang: bantuan infrastruktur perdesaan, pengembangan ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat.

Menarik untuk mencermati pemekaran daerah dari perspektif pembangunan daerah tertinggal. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan UU Nomor 22 Tahun 1999 dan PP Nomor 129 Tahun 2000 maka sesungguhnya daerah-daerah pemekaran telah dinyatakan layak untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Namun demikian, pada tahun 2004 sebagian besar daerah pemekaran oleh RPJM Nasional ditetapkan sebagai daerah tertinggal. Pada selang tahun 1999-2003 terdapat 138 daerah otonom baru (kabupaten/kota), dimana 66 % diantaranya (91 kabupaten) dikatagorikan sebagai daerah tertinggal. Gambaran ini membuktikan bahwa sesungguhnya sebagian besar daerah pemekaran memiliki modal awal yang minim saat memulai langkahnya dalam mensejahterakan masyarakat.

Namun demikian pemekaran daerah yang pada awalnya dipandang sebagai solusi dalam penanganan ketimpangan wilayah tampaknya tidak kunjung terkonsolidasi dengan baik. Berbagai konflik pasca pemekaran muncul tak berkesudahan. Pembangunan dan pengelolaan pemerintahan terganggu. Sungguh ironis, munculnya beragam konflik pasca pemekaran tidaklah membuat jera daerah tertinggal. Beberapa daerah tertinggal malah mengulang sikap pragmatismenya. Ketimpangan wilayah kembali dijawab dengan cara memekarkan daerah. Pada selang tahun 2004-2008 terbentuk 43 kabupaten/kota baru, dimana 65 %-nya (28 kabupaten/kota) berasal dari daerah induk yang berstatus sebagai daerah tertinggal.

Pemerintah harus melakukan introspeksi, fakta-fakta ini dapat mengindikasikan bahwa para pihak yang terkait dengan penanganan ketimpangan wilayah belum dinilai memuaskan oleh masyarakat di daerah. Betapapun sesungguhnya komitmen pemerintah cukup besar dan kerjanya telah membuahkan bukti-bukti keberhasilan. Dari evaluasi paruh waktu yang dilakukan oleh KPDT misalnya, pada tahun 2007 terdapat 28 kabupaten yang keluar dari daftar 199 daerah tertinggal. Namun kerja-kerja ini belum optimal, karena jumlah daerah yang masih tertinggal jauh lebih banyak. Terlebih kabupaten pemekaran dari daerah induk yang tertinggal kini menjadi pasen baru yang perlu mendapat perhatian juga.

Lima prioritas KPDT dalam menangani daerah tertinggal tampaknya belum spesifik menjawab kebutuhan daerah pemekaran. Problematika daerah pemekaran yang berbeda dengan daerah tertinggal lainnya perlu mendapat perhatian KPDT yang sedikit berbeda dibandingkan daerah tertinggal lainnya.


Masukan, pertanyaan, kritikan terhadap kami silakan kirim email ke info@wikimu.com atau telp : 021-56165522 Senin-Jumat (08.00 - 17.00 WIB)
COPYRIGHT ©2006 WIKIMU.COM - Jurnalisme Publik (Citizen Journalism). All Rights Reserved | PRIVACY POLICY