Wikimu - bisa-bisanya kita

Jemmy Adii

Investasi Terhadap Pengelolaan SDA di Papua

Kamis, 19-03-2009 14:00:10 oleh: Adii Jemmy
Kanal: Opini

Sumber daya alam (SDA) seperti keanekaragaman hayati dan bahan-bahan tambang baik minyak bumi, gas bumi, batu bara, emas, kayu bahkan bahan tambang lainnya, sangat berlimpah ruah di tanah Papua. Tanah Papua disebut sebagai “Madonna” bagi bangsa Indonesia, hal ini menyebabkan banyak sekali perhatian dari para pemilik modal menanamkan investasinya untuk mengelolah SDA yang ada di wilayah ini (Papua).

Sebagian besar sumber daya hutan kayu (SDHK) di tanah Papua telah di obyek untuk kepentingan usaha berorientasi export dalam proses pembangunan pada bidang kehutanan sejak rezim Orde Baru.  SDHK yang menjadi sasaran obyek adalah jenis kayu merbau dan jenis kayu rimba campuran, yang dikelola dan dipasarkan dalam bentuk kayu bulat dan kayu olahan secara illegal maupun legal dalam proses pengusahaan hutan.

Praktek illegal logging telah merajalela di Papua dan merugikan baik negara maupun masyarakat secara ekonomi, sosial, budaya dan politik. Sebagai sikap terhadap praktek illegal logging, pemerintah Indonesia telah menjalankan wewenangnya untuk menangani masalah tersebut sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku, sehingga di bentuk satu tim dengan nama operasi hutan lestari (OHL) 2.

Khusus di kabupaten Teluk Bintuni lewat survei sejak tahun 2005 silam Tim OHL 2 menemukan berbagai kasus-kasus menyangkut penebangan maupun peredaran kayu, selain di bintuni juga di beberapa daerah seperti kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Teluk Wondama, Kaimana dan kabupaten Raja Ampat.

Kasus-kasus yang ditemukan dalam proses kerja Tim OHL 2 ini sudah, sedang dan masih dalam proses penanganan hukum, karena proses kinerja OHL terdapat berbagai kejanggalan yakni, kurangnya koordinasi antar instansi POLRI dan kehutanan serta masyarakat sehubungan dengan batasan-batasan wewenang dalam penanganan kasus illegal logging.

Akibat dari kurang koordinasi antar instansi yang berkepentingan di bidang penanganan masalah kehutanan adalah lemahnya penegakan hukum dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, sehingga terjadinya pengrusakan tatanan dan sistem adat orang papua sejak masa kejayaan pemerintahan orde baru.

Pengrusakan hutan dan lingkungan adalah akibat dari kebijakan-kebijakan negara yang sentralistik selama proses pembangunan yang berorientasi eksport sejak masa Orde Baru. Belum adanya peraturan hukum yang mengakomodir hak akses masyarakat adat dalam pengelolaan SDHK, serta Frekwensi penebangan liar (illegal logging) semakin mengancam kelestarian hutan dan hak adat masyarakat karena tuntutan pasar konsumen kayu di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional semakin tinggi. Kerugian ekonomi pada tingkat masyarakat adat dan kehancuran hutan akibat pengelolaan SDHK berorientasi eksport sangat memprihatinkan.

Pengelolaan hasil hutan berbasis masyarakat lewat keberadaan KOPERMAS (Koperasi Peran Serta Masyarakat) menjadi terhambat, karena tidak adanya alat produksi, modal usaha berupa uang tunai dan minimnya pengetahuan serta akses informasi terhadap peluang pasar konsumen, serta lemahnya keterampilan manajemen usaha dan ekonomi bisnis yang dimiliki masyarakat adat. Akibatnya meluas dan menguatnya jaringan mafia kayu baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional, karena ”system hukum kita sedang sakit”.
Data penulis melalui kajian dan studi Yalhimo pada wilayah masyarakat adat Wamesa di Teluk Cenderawasih pada periode 2001-2004 silam, tentang masalah sosial, ekonomi, budaya dan potensi konflik pengelolaan SDA serta studi Dampak Investasi Terhadap Pengelolaan SDA dan

Hak Akses Masyarakat di Teluk Bintuni.

Melalui hasil studi dan kajian tersebut, Yalhimo menemukan sejumlah persoalan terkait dengan intervensi negara dan investasi (pasar/modal) sehubungan dengan pengelolaan SDA di kawasan Teluk Bintuni dan Teluk Wondama. Secara empirik, percepatan kerusakan hutan di wilayah Kepala Burung berkembang setiap saat, yakni 6 lapangan volley setiap menit, ini pertanda sangat gawat.

Terkait dengan community logging (CL), sejak akhir 2005, Yalhimo membangun opini guna mendorong pengelolaan hutan kayu berbasis masyarakat adat, dari hasil diskusi bersama masyarakat adat juga pihak instansi pemerintah terkait serta pihak akademisi, CL menjadi ide yang menarik untuk dijadikan sebagai salah satu solusi bagi masyarakat adat.

Namun, “terlanjur basah” Kopermas dinyatakan illegal sehingga masyarakat adat masih trauma untuk menerima ide CL karena terdapat perbedaan yang sangat tipis. Sementara itu, belum ada kebijakan (UU, PP, Perda) yang dapat digunakan sebagai kekuatan hukum bagi masyarakat adat untuk mengelola kayu secara mandiri dengan system CL.

Penanganan kasus illegal logging oleh pemerintah Indonesia yang secara teknis dilakukan oleh Tim OHL 2 atas Instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dengan Inpres No.4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sangat jelas bahwa, perkaranya terfokus pada kasus illegal logging yang merupakan perkara pidana di bidang kehutanan, selanjutnya proses hukum dilakukan lewat Pro Justicia dengan tahapan yang memenuhi syarat hukum,
Tahapan tersebut seperti penyelidikan, penyidikan dan peradilan berdasarkan ketentuan pidana dalam UU No. 41 Tahun 1999, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia……

Semoga!!!!

 

(Jemmy Gerson Adii-Yalhimo Manokwari)


Masukan, pertanyaan, kritikan terhadap kami silakan kirim email ke info@wikimu.com atau telp : 021-56165522 Senin-Jumat (08.00 - 17.00 WIB)
COPYRIGHT ©2006 WIKIMU.COM - Jurnalisme Publik (Citizen Journalism). All Rights Reserved | PRIVACY POLICY