Wikimu - bisa-bisanya kita

Rudy Handoko

Dampak Perkebunan Sawit

Selasa, 09-12-2008 17:27:41 oleh: Rudy Handoko
Kanal: Opini

Selama Orde Baru berkuasa, pembangunan sektor kehutanan lebih banyak dalam bentuk eksploitasi untuk mendukung industri ketimbang konservasi. Negara telah membangun berbagai mitos pembangunan kehutanan, yang menegaskan bahwa hutan akan aman dan selamat jika diawasi dan dikuasai oleh negara. Namun dibalik itu, telah terjadi eksploitasi hutan secara besar-besaran oleh perusahaan-perusahaan seperti HPH, Perkebunan dan HTI yang telah mendapat ijin dari pemerintah.

Salah satu permasalahan di sektor kehutanan adalah semakin berkembangnya ekspansi dan konversi hutan menjadi areal perkebunan sawit. Perkebunan sawit berkontribusi besar pada tingginya laju kerusakan hutan yang menurut data dari Departemen Kehutanan tahun 2002 bahwa setiap hari hutan alam mengalami deforestasi dengan laju kerusakan mencapai 2,1 juta hektarper-tahun.

Tingginya laju kerusakan hutan alam untuk perkebunan sawit tidak terlepas dari perspektif pemerintah Indonesia yang telah meletakkan pondasi ekonomi pada sektor ini. Dengan perspektif pertumbuhan ekonomi, maka masuknya modal-kapital dalam bentuk investasi menjadi syarat utama. Salah satunya adalah dengan cara menarik masuk para investor perkebunan untuk menanamkan modalnya melalui pembukaan dan ekspansi besar-besaran di sektor perkebunan. Dengan dalih untuk mendorong laju pembangunan dan membuka lapangan kerja dengan harapan untuk meningkatkan tingkat pendapatan dan perekonomian warga, maka eksploitasi hutan dan ekspansi perkebunan merupakan pilihan yang paling dianggap tepat dan mudah serta cepat menguntungkan terutama bagi pemerintah. Apalagi ditambah dengan ambisi Pemerintah Indonesia untuk mengalahkan Malaysia sebagai negara pengekspor minyak sawit terbesar di dunia, maka ekspansi perkebunan sawit akan terus berkembang. Masyarakat selalu dibodohi dengan angka pertumbuhan ekonomi yang absurd dalam jangka pendek, kerusakan jangka panjangnya tidak pernah diinformasikan.

Kebijakan ini dilaksanakan tanpa peduli telah menimbulkan kerusakan hutan, punahnya keanekaragaman hayati, munculnya konflik sosial. Anggapan investasi sawit sangat menguntungkan daerah dan masyarakat, tentu tidak salah apabila nilai hutan dan keberagaman nilai ekonomi potensial masyarakat yang hilang tidak diperhitungkan. Akan tetapi jika hal ini dihitung dan dijadikan bagian biaya dari investasi maka analisis yang sangat menguntungkan tersebut tidak terlihat.

Kebijakan pemerintah untuk eksploitasi sumber daya hutan untuk kepentingan investasi tanpa ada batasan yang jelas tentu menimbulkan social cost dan environmental cost yang akan ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat. Kerugian pemerintah jelas dalam bentuk alokasi anggaran pembangunan (peningkatan anggaran) rehabilitasi sumber daya alam.

Sedangkan saat ini, masyarakat sekitar hutan sudah kehilangan mata pencaharian mereka, karena perladangan sudah tidak banyak dilakukan oleh masyarakat, sebab lahan sudah semakin sempit akibat digunakan untuk areal perkebunan kelapa sawit. Kalaupun masih ada yang bertani ladang, tapi mereka berladang di kampung-kampung tetangga yang jaraknya jauh dengan kampung mereka.

Jika ditelaah dari pengalaman konflik atau sengketa mengenai kepemilikan tanah antara masyarakat dan perusahaan di sekitar perkebunan sawit, sesungguhnya kepemilikan tanah merupakan milik pribadi atau secara adat dimiliki kepemilikan tanah setempat. Sedangkan tanah yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan awalnya adalah hutan yang oleh masyarakat di manfaatkan hasilnya. Namun, begitu perkebunan besar masuk, maka mulailah terjadi pencaplokan yang berujung persengketaan. Persoalan lain yang kerap dikeluhkan warga masyarakat adalah bahwa pembagian kaplingan sawit yang tidak adil dan bukti kepemilikan lahan yang tidak kuat dari segi hukum.

 

Memang secara umum reaksi masyarakat beraneka ragam. Ada yang pro dan kontra menanggapi kehadiran perusahaan-perusahaan perkebunan di daerah mereka. Warga masyarakat yang pro karena sudah begitu terinspirasi dengan sosialisasi tak berimbang yang sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan yang di sokong oleh pemerintah, -menganggap bahwa kehadiran perusahaan-perusahaan perkebunan akan membawa dampak yang baik -, karena tersedianya lapangan pekerjaan dan sebagainya. Akan tetapi bagi masyarakat lain yang pernah merasakan dampak perkebunan sawit dan pernah mendapat informasi sehingga mengerti tentang dampak negatif perkebunan itu, maka mereka merasa bahwa dengan hadirnya perusahaan-perusahaan perkebunan, tanah yang mereka miliki semakin sempit sehingga tidak bisa digunakan untuk berladang dan hutan yang dulunya masih ada sebagai sumber penghidupan, sekarang sudah hilang. Ditambah lagi bagi mereka yang pernah merasakan betapa sakitnya berurusan dan bersengketa mengenai tanah yang diambil secara paksa oleh perusahaan-perusahaan perkebunan itu. Konversi ini jelas membahayakan jika tidak diwaspadai, tengoklah beberapa wilayah yang pasca masa jaya perkebunan sawit berlalu, sekarang tinggal meratapi.

Berbagai informasi-informasi yang menjadi contoh sudah demikian banyaknya, menyatakan bahwa pada awal masuknya perusahaan-perusahaan perkebunan ke wilayah masyarakat yang masih dalam bentuk hutan. Kemudian, wargapun dengan terpaksa menyerahkan hutan yang ada di wilayah mereka, meski sebenarnya mereka keberatan dengan keberadaan perkebunan sawit di wilayah mereka. namun karena dalih-dalih dan janji-janji yang dimainkan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan, maka dengan terpaksa mereka menyerahkan lahan mereka. Apalagi ketika mereka di-indoktrinasi dan di sudutkan sebagai pihak yang menentang pembangunan apabila tidak mendukung perkebunan sawit.

Pengalaman Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang salah satunya, yang mana sekarang masyarakat menanggung beban kerusakan ekologik akibat perkebunan sawit, belum lagi beban ekonomi pembayaran utang perusahaan yang menipu. Yang mendapatkan keuntungan jika perkebunan sawit dipaksakan hanyalah perusahaan dan penguasa alias pejabat yang berkongkalikong dengan pengusaha tersebut.

Perusakan hutan akibat ekspansi oleh perusahaan-perusahaan perkebunan tidak terlepas dari peranan pemerintah dan pejabat pemerintahan yang semata-mata hanya berorientasi mencari keuntungan melalui fee-fee dari setiap kontrak investasi. Dengan dalih untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerahnya,maka mereka berupaya menarik investor untuk menanamkan modal dan membangun perkebunan. Dan…masyarakat yang mendapat peluang kerja hanya segelintir dan menikmati itupun dalam waktu jangka pendek. Ini tentu tidak sebanding dengan dampak kerusakan hutan dan lingkungan yang akan diderita bertahun-tahun kemudian.

Artinya, hadirnya perusahaan-perusahaan perkebunan ternyata tidak terlalu memberikan perubahan yang signifikan terhadap masyarakat khususnya di bidang ekonomi rumah tangga, padahal jika hutan dan lahan masih lestari dan dimiliki masyarakat, maka mereka sudah mendapatkan penghasilan dari menoreh karet dan berladang yang mereka usahakan secara turun temurun. Belum lagi kerugian masyarakat yang kehilangan sumber-sumber pendapatan lainnya melalui hasil hutan seperti berburu babi hutan, rusa, kancil dan burung, memungut hasil hutan berupa kayu, damar, rotan, mencari bahan obat-obatan dan buah-buahan hutan. Kemudian hasilperkebunan dan tanaman pertanian seperti kopi, rambutan,durian, ubi kayu, pisang, dan sebagainya. Juga peternakan seperti ayam, babi, sapi, kambing dan angsa. Sungaipun sudah tak memberi penghidupan lagi, memancing ikan di sungai tak dapat dilakukan lagi,karena sudah tercemar dan sebagainya.

Kenyataan lain yang membuat perkebunan itu tidak menguntungkan masyarakat meskipun ada sebagian masyarakat yang memiliki kebun sawit sendiri dengan pola petani plasma adalah praktik ekonomi yang monopolistik. Pola seperti ini mirip dengan pola perkebunan-perkebunan besar zaman penjajahan Belanda, yang mana perusahaan bertindak sebagai penjual tunggal atas semua sarana produksi perkebunan dan sekaligus sebagai pembeli tunggal atas hasil kebun. Jelas dengan pola semacam ini maka tidak akan ada posisi tawar masyarakat petani kebun dan harga dapat diterapkan dan dimainkan semau hati pihak perusahaan. Wajar saja jika perusahaan dapat menekan masyarakat dengan harga yang tak sesuai/murah, karena masyarakat tak punya pilihan lain. Praktik ekonomi semacam ini merupakan bentuk penindasan dan penghisapan, yang tentunya menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat sebagai petani plasma.

Perusakan lingkungan dan penindasan masyarakat ini diperparah lagi jika perkebunan-perkebunan itu memiliki pabrik yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara akibat asap pabrik dan pembuangan limbah pabrik baik di sekitar lingkungan pabrik dan pemukiman maupun di saluran air dan sungai-sungai yang terdekat sehingga bukan saja mencemarkan tapi juga menimbulkan bau yang kurang enak dan mengganggu pernapasan serta menimbulkan kerawanan penyakit.

Adanya ekspansi perkebunan-perkebunan sawit yang hampir tak mengenal henti itu, maka dampak yang paling jelas terlihat adalah terjadinyakerusakan lingkungan seperti sudah banyak juga kabar yang menjelaskan bahwa kehadiran perusahaan-perusahaan perkebunanitu menghancurkan hutan akibat adanya pembalakan hutan untuk perkebunan sawit,pencemaran air, timbulnya banjir, berkurangnya sumber-sumber air sebab hilangnya kawasan hutan sebagai daerah resapan air telah berubah menjadi kebun-kebun sawit monokultur yang tak dapat menahan air.Akhirnya persediaan air bersihpun sudah tidak ada lagi, karena sumber air yang biasanya mereka dapatkan dengan mudah di hutan tersebut pada musim kemarau sekarang sudah lenyap. Persediaan air bersih untuk keperluan sehari-hari hanyalah mengandalkan dari tadahan air hujan. Petakanya lagi adalah saat musim hujan tiba, maka masyarakat harus siap-siap menghadapi banjir. Sedangkan jika musim kemarau datang, maka harus menghadapi kabut asap akibat pembakaran hutan dan lahan untuk perluasan areal perkebunan kelapa sawit.

Kemudian secara global, dampak semakin berkurangnya daya dukung lingkungan karena hutan yang hilang karena selain akibat pembalakan liar juga akibat pembangunan perkebunan kelapa sawit adalah pemanasan global (global warming). Karena konversi hutan menyebabkan berkurangnya kemampuan hutan tropis untuk menyerap karbon-karbon polusi. Terjadinya konflik lahan antara perusahaan dan masyarakat, bahkan sampai saat ini konflik-konflik sosial itu jarang dan tidak dapat diselesaikan secara tuntas. Selanjutnya flora dan fauna menghilang, lahan pertanian masyarakat semakin sempit serta terjadinya kemerosotan moral. Sederhananya, hadirnya ekspansi perkebunan-perkebunan sawit selain menyerap tenaga kerja dan memicu pertumbuhan ekonomi, serta serangkaian pembangunan, juga menyisakan berbagai persoalan lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat. Jika disimpulkan, permasalahan yang menjadi dampak dengan adanya perluasan perkebunan-perkebunan sawit adalah semakin meluasnya konflik secara vertikal dan horizontal, terjadinya degradasi lingkungan akibat alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit, terjadinya perubahan pola kehidupan berupa kemerosotan moral, perubahan pola hidup yang konsumtif dan hedonistik, serta hilangnya mata pencaharian masyarakat akibat sumber-sumber pencaharian yang berasal dari hutan sudah tiada, di tambah sempitnya lahan perkebunan, pertanian dan peternakan akibat alih fungsi yang dikonversi menjadi perkebunan-perkebunan sawit.

Padahal kawasan-kawasan hutan dan daerah penyangganya, jika dilihat secara potensi, maka masih banyak yang bisa dikembangkan selain sawit. Harusnya konsentrasi pembangunan dan pemberdayaannya yang sesuai dengan karakteristik wilayah.

Tiada ungkapan lain yang pas untuk menghentikan itu semua selain menghentikan perluasan perkebunan sawit dan menerapkan pola pembangunan yang berkelanjutan dengan memberdayakan masyarakat sekitar hutan. Semoga!


Masukan, pertanyaan, kritikan terhadap kami silakan kirim email ke info@wikimu.com atau telp : 021-56165522 Senin-Jumat (08.00 - 17.00 WIB)
COPYRIGHT ©2006 WIKIMU.COM - Jurnalisme Publik (Citizen Journalism). All Rights Reserved | PRIVACY POLICY