Judul di atas buat mengejek sekaligus mengkritisi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan pemerintah pusat. Ternyata kota metropolitan sebesar Jakarta kalah canggih dengan salah satu kota di Bali, yakni Jembrana. Bukan cuma kecanggihan dalam menghilangkan angka kemiskinan dari 15,25% menjadi 8,39% cuma dalam tempo 2 tahun (2001-2003), tetapi menerapkan kebijakan good govermence dan clean govermence (baca: menghilangkan KKN dalam hal birokrasi).
Adalah Bupati Prof. DR.drg. I Gede Winarsa, yang berhasil menjadikan Jembrana maju pesat dalam hal administrasi kota. Daerah-daerah Bali lain yang lebih ngetop kayak Denpasar, Gianyar, atau Tabanan, justru kalah canggih. Jembrana meroket dari kota kecil dan miskin, menjadi kota maju. Saya beruntung bisa berjumpa dengan Bupati dan diajak berkeliling Jembrana buat melihat kemajuan Kotamadya ini.
E-voting adalah satu keunggulan Jembrana dalam pemilihan langsung, baik pemilihan Kepala Desa (Kades) maupun Bupati. Pemanfaatan informasi teknologi (IT) ini membuat Duta Besar (Diubes) Amerika Serikat untuk Indonesia, Ted Osius harus mengakui kehebatan Jembrana. Pasalnya, di Amerika saja masih menggunakan dua cara, yakni e-voting maupun sistem pencoblosan ala Pemilu nasional di negara kita yang masih konvensional itu.
“Amerika perlu 200 tahun untuk melakukan e-voting, tapi Jembrana hanya perlu sembilan tahun saja. Luar biasa. Sepertinya Amerika perlu belajar ke Jembrana,” ujar Osius.
Selain e-voting, Ted juga mengaku “kalah” dengan inovasi Jembrana mengasuransikan kesehatan seluruh penduduknya, yakni Jaminan Kesehatan Jembrana (JKJ). Menurut Osius, di Amerika Serikat nggak semua penduduk menerima asuransi.
“Negara saya perlu belajar ke Jembrana,” kata pak Dubes.
Menurut Winarsa, ada rumus penanganan korupsi yang ia terapkan di Jembrana. Bahwa korupsi itu bukan cuma mengambil uang negara secara ilegal. Namun inefisiensi juga termasuk korupsi. Pencegahan korupsi bisa dilakukan dengan menerapkan berbagai standar, baik biaya, prosedur maupun waktu. Yakni bagaimana kita bisa menutup celah korupsi dengan membuat berbagai macam standar itu tadi.
Sistem pelayanan perizinan yang dilakukan Jembrana memang efektif dan efisien. Gara-gara hal itu, nggak ada lagi celah pegawai pemerintah daerah di Jembrana, melakukan korupsi. Semua termonitor. Itulah yang menyebabkan sistem pelayanan di Jembrana berstandar internasional yang bersertifikat ISO 9001. Bandingkan dengan Jakarta dan kota-kota besar lain, juga pemerintah pusat. Dari tahun ke tahun nggak ada peningkatan soal sistem pelayanan. Biar ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), korupsi masih tumbuh subur.
Menurut KPPOD (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, pola pelayanan publik satu loket yang terstandar dan transparan di Jembrana, berdampak pada peningkatan iklim ivestasi daerah. Maklum, dengan sistem yang terstandar dan transparan, nggak ada pungli. Kondisi ini membuat Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan KPPOD memberikan anugerah Investment Award kepada Pemkab Jembrana di akhir tahun 2009 lalu.
Selain Investment Award, Pemkab Jembrana juga sempat memperoleh Bung Hatta Award, karena dinilai telah berhasil dalam memperjuangkan Hak Azasi Manusia (HAM) dalam bidang Pendidikan, kesehatan, perekonomian dan pelayanan publik. Soal pendidikan, di bawah kepemimpinan Bupati Winarsa, Jembrana yang dahulu menjadi kota termiskin di Bali ini berhasil membebaskan biaya sekolah. Nggak cuma dari SD, tetapi sampai di SMA. Hebatnya lagi, Pemkab juga memberikan beasiswa kepada lulusan SMA terbaik ke perguruan tinggi.
Kalau kota kecil kayak Jembrana aja bisa, masa kota segede Jakarta dan pemerintah pusat di Indonesia ini nggak bisa sih? Ah, jangan-jangan Jakarta dan pemerintah pusat memang nggak serius menangani korupsi. Lebih suka membuat lembaga-lembaga yang judulnya memang buat memberantas korupsi atau mafia peradilan, tetapi ujung-ujungnya cuma lyp service aja.