Aku Dapat Dua…. Mau?

Saya vote berguna tulisan ini, sekaligus saya memuji kepiawaian Mas Bayu dalam menulis sehingga tidak harus berkata langsung untuk menyampaikan pesan-pesan tersembunyi.

Kembali ke permasalahan DPT, yang saya heran adalah kekisruhan DPT tidak pernah dikaitkan secara "keras" kepada pemerintah kota/kabupaten. Yang disalahkan selalu pemerintah pusat, padahal untuk kasus pemilu 2009 ini di mana sistem SIN memang belum ada, yang "jelas-jelas" bersalah adalah pemerintahan otonomi di daerah yang mengelola data kependudukan di wilayahnya.

Kalau parpol oposan atau lawan politik pemerintah menganggap ini bisa dijadikan alat kecurangan, kenapa tidak adakan pengawasan secara ketat pada saat penyelenggaraan pemilu. Tempatkan orang-orang partai di setiap kegiatan KPU.

trims komentarnya mas Anwar. kisruh DPT kali ini apakah penyebabnya bukan karena data base yang dipakai beda. kalau PILEG, yang dijadikan data acuan adalah dari departeman dalam negeri kalau tidak salah.
data gak bener semacam ini memang rawan dipermasalahkan. kalau oposan, saya stuju bisa menjadikannya sebagai sasaran tembak. Untuk SIN sendiri, memang janji pak Nuh (menkominfo) bisa selesai 2012 tapi apakah bisa langsung diaplikasikan untuk pemilu 2015 atau tidak pastinya kita harus nunggu lagi.ada rekan-rekan yang bisa nambahi data DPT kali ini diambil dari mana kok masih tetap kisruh dan saya bisa dengan mudah mendapat dua undangan mencontreng. Silahkan bitambahin opininya biar lengkap.

Pak Bayu masih mending bisa dapat 2 undangan, kalo saya sampe hari ini belum mendapat apa-apa, pada waktu pilleg pun saya cuma sebagai penonton. Nah kenapa bisa begitu ya? saya terdaftar sebagai penduduk di tempat tinggal saya sekarang ini sudah selama 29 tahun, dan pada pemilu 2004, saya bisa mendapatkan kartu pemilu tanpa ada masalah. Beruntung sekarang MK sudah mengeluarkan fatwa "nyontreng pake KTP" kalau tidak saya bakalah jadi penonton lagi.

untung ada MK

ya, untung ada MK. paling tidak, walaupun terlambat, sudah ada itikad baik dari MK untuk mempermudah rakyat mendapatkan hak politiknya. yang saya heran, kenapa pasangan SBY-Boediono tidak ada dalam proses gugatan uji materi yang disampiakan kepada MK. Kita sama-sama tahu, SBY-Boediono memang bukan pihak yang mengungat. ada apa dibalik semuanya ini. mari mencontreng deh... yang pakai KTP, pake aja KTP nya. Jangan Tidak nyontreng ya...

Mungkin ada 2 alasan kenapa SBY tidak ikut serta menggugat:

1.SBY menganggap sudah cukup 2 capres dan banyak partai yg meributkan DPT, kalaupun dia ikut meributkan, paling juga mendapatkan tanggapan miring (seperti setiap perkataannya yg sudah-sudah, yg selalu diplintir dan ditanggapi miring).

2.SBY adalah pemerintah yg sedang berkuasa, sedangkan yg digugat (KPU sbg penyelenggara Pemilu, Pemerintah Daerah Otonom sampai jajaran paling bawah, kecamatan dan kelurahan, sbg pemilik data kependudukan) adalah bagian dari pemerintahan, berarti anak buah SBY sendiri - walaupun KPU merupakan lembaga otonom.

Pidato SBY mengenai kelegaannya akan keputusan MK sudah cukup memberikan gambaran bahwa SBY juga terus memikirkan kekisruhan DPT.

Untuk perbaikan pendataan penduduk, sebetulnya sudah dilakukan pemerintah dgn penyederhaan sistem pengurusan KTP di catatan sipil, ketegasan pemerintah mengenai tidak boleh ada pungli KTP, pelayanan satu atap, dll. Adanya kekacauan pembuatan KTP ganda, tidak terdatanya pemilih pada DPT adalah kelemahan aparat di jajaran bawah.

Perbaikan mental dan cara kerja aparat pemerintah di jajaran bawah, kecamatan sampai kelurahan, memerlukan waktu yg cukup lama disebabkan budaya jelek warisan masa lalu yg masih berakar.

Ternyata yang mengajukan usulan menggunakan KTP untuk nyontreng adalah 2 WNI biasa, (artinya bukan elite bangsa) yang merasa hak azasinya sebagai WNI diabaikan oleh negara, sekali lagi untung ada MK.

Saya sendiri merasa pemerintah (eksekutif) dalam hal ini sama sekali tidak berkelakuan selayaknya pemerintah, kalau sampai ada WN yang datang sendiri ke MK untuk menuntut haknya sendiri di negaranya sendiri, ini sudah menjadi nilai merah untuk incumbent.

Bagaimana kalau tidak ada orang yang datang ke MK untuk menuntut haknya? saya yakin kejadian pemilu legislatif akan terulang.

Selama itu pula pemerintah menanggapinya dengan dingin, tidak ada upaya dan usaha yang membuat DPT menjadi baik, mungkin ada perbaikan, tapi tidak cukup untuk memenuhi hak rakyat untuk memililh, ada apa ini?

Pertanyaan yang paling menggelitik buat saya adalah, koq tahun 2004 bisa lancar, kenapa tahun 2009 bisa amburadul? ini benar-benar aneh! tidak masuk diakal sehat manusia waras.

mas Anwar, mengacu kepada pernyataan point-2 bhw KPU anak buah SBY mungkin kurang tepat karena KPU merupakan lembaga independent yang dibentuk oleh DPR seperti halnya KPK. Namun, bila Anda menganggap KPU sebagai anak buah SBY timbul pertanyaan Mengapa anak buah salah atau keliru tidak ditegur? Bukankah membiarkan kesalahan merupakan kesalahan itu sendiri.
Nah.. mengenai keengganan capres SBY untuk menggugat KPU akibat kekisruhan DPT, maka kita berharap mudah-mudahan tidak bermaksud menciptakan kesan dikeroyok oleh dua capres lainnya.
Selain itu ucapan Tim Sukses SBY yang menyatakan protes DPT sebagai ungkapan rasa 'takut kalah' tanpa disadari merupakan cermin dirinya sendiri. Believe it or not! Selamat mencontreng, pilih capres PRO RAKYAT demi meLANJUTKAN pembangunan dengan LEBIH CEPAT LEBIH BAIK agar hasilnya bisa segera dirasakan oleh rakyat banyak.

kalau memang ada tim sukses SBY yang pernah menyatakan "Selain itu ucapan Tim Sukses SBY yang menyatakan protes DPT sebagai ungkapan rasa 'takut kalah'" ini benar-benar keterlaluan. siapa pun yang menyatakan hal tersebut, ini menurut saya sebuah pelecehan terhadap hak-hak konstitutional dari rakyat indonesia, dimana sebenarnya SBY sendiri tergantung dari hak konstitutional itu sendiri.

Kalau saya perhatikan sejak kemenangannya di pilleg, kubu SBY makin lama makin terperosok, bukan oleh serangan dari para pesaingnya, tapi justru oleh ulahnya sendiri. dari hal-hal yang dilakukan sampai pada hal-hal yang tidak dilakukan.

hal-hal yang dilakukan, iklan "satu putaran" yang dinyatakan sendiri adalah iklan ilegal dan tim SBY bilang bahwa itu tidak ada hubungannya dengan tim sukses SBY, itu cuma upaya pendukung fanatik (yang bersedia mengeluarkan dana milyaran rupiah) untuk mendukung SBY, siapa percaya?

hal-hal yang tidak dilakukan, paling tidak memerintahkan penyelidikan, kenapa DPT pilleg bisa amburadul seperti itu?

dan masih banyak hal-hal yang lainnya ...

ya..ya.. opini kita memang berbeda-beda tentang hal ini. tapi paling tidak, dalam perbedaan-perbedaan itu kita tetap concern untuk melakukan yang terbaik bagi bangsa kita. dan ingat, kita harus semakin bersatu. Pemilu ini bukan ajang tanding untuk mencari siapa yang menang dan siapa yangmenjadi pecundang.

saya setuju, berbagai kelemahan sistem yang ada harus segera diperbaiki dan dicarikan solusi terbaik. kalau SIN (Single Identity Number) udah kelar, semoga pemilu tidak akan sekisruh ini.

last but not least, kita adalah satu. satu bangsa. jangan karena PEmilu inikita malah tercerai berai. tak ada gading yangtak retak. tapi keretakangading bisa diminimalkan bukan? perlu kerja keras untuk melakukannya. mari kita kawal demokrasi ini. sampai jumpa di bilik suara. Pilihanmu Pilihanmu, pilihanku pilihanku but yang kutahu, kita adalah satu--satu bangsa. mari memilih besok pagi.

@Lie Tjie Pouw & Moh. Aries Gunawan

Siapa bilang SBY berdiam diri. SBY adalah Presiden yg masih memerintah, dan dia mengerti betul manajemen dan birokrasi.

(1).Partai pendukung SBY, PKS sudah mengingatkan KPU mengenai perbaikan DPT tgl.1 April 2009,
http://www.inilah.com/berita/politik/2009/04/01/95144/hidayat-ingatkan-kpu-soal-dpt/

(2).Tanggapan positif dari pemerintah daerah otonom - perpanjangan tangan pusat - terhadap kerja KPU link http://www.antarajatim.com/lihat/berita/12476/Gubernur_Ingatkan_KPU_Tak_Ulangi_Kesalahan/

(3).Menteri Dalam Negeri mengingatkan KPU mengenai perbaikan DPT tgl.13 April 2009
http://kanalpemilu.net/berita/Pemerintah%20Minta%20KPU%20Perbaiki%20DPT%20untuk%20Pemilihan%20Presiden

(4).Presiden SBY minta 399 Bupati bantu KPU soal DPT, tgl 29 April 2009
http://www.depkominfo.go.id/2009/04/29/presiden-minta-bupati-bantu-kpu-soal-dpt/

(5).Dukungan SBY terhadap kerja MK tgl.13 Agustus 2007
http://www.kapanlagi.com/h/0000186134.html

Nah,kan, komentar apapun dari kubu SBY pasti ditanggapi miring oleh pihak yg memang bisanya hanya menjelek-jelekkan orang lain.
Lihat link http://pemilu.okezone.com/read/2009/07/07/268/236352/komentari-putusan-mk-sby-disebut-kesiangan.

ayo..awas...jangan sampai ribut sendiri lho. ingat, kita ini satu. satu bangsa

kalo udah diperingatkan, kenapa DPT masih amburadul ya? aneh sekali ... nga masuk diakal ...

Kasus DPT dalam pemilu legislatif yang lalu, yg sekan tak selesai sampai sekarang adalah preseden buruk yang memalukan bangsa ini.

Yang lalu, saya menerima DPT atas nama ibu saya yang sudah meninggal sejak 3 tahun silam. Kertasnya langsung saya coret silang dengan spidol tebal dan saya kembalikan ke Pak RT sambil protes kenapa hal ini sampai terjadi.Kata pak RT, DPT itu bukan di drop dari kelurahan tapi dikirim langsung dari atas (tak jelas apakah maksudnya dari pusat atau dari mana),RT hanya membagikan saja, katanya. Dan juga menurutnya data ibu saya di kelurahan sudah di coret kok dan sudah ditandai telah meninggal.

Penanggung jawab Pemilu berdasarkan Undang2 memang ada di tangan KPU tapi ini bukan berarti Pemerintah Pusat boleh lepas tangan begitu saja apalagi kalau diasumsikan ini seakan akan menjadi kelalaian pemerintah daerah. Dalam kasus ini akuntabilitas Presiden sebagai pemegang mandat rakyat untuk menjalankan undang2 tetap menjadi catatan kelam yang seyogyanya harus kita pertanyakan.

Waktu tahun 2004,Pemilu juga ditangani melalui mekanisme KPU tapi kok bisa mulus dan mendapat pengakuan internasional sebagai Pemilu luber jurdil terbaik dari semua pemilu yang pernah ada di Indonesia. Kalaupun ada masalah,nyaris sedikit,tidak menghebohkan apalagi memalukan seperti sekarang ini. Kenapa?
Logikanya, pasti karena adanya kordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat, Daerah dan KPU nya itu sendiri,sampai keperangkat desa / kelurahan. Pertanda adanya efektifitas pemerintahan yg dipimpin Mega kala itu.

Jika saja kali inipun terjalin kordinasi yang baik seperti halnya 2004 yang lalu maka saya yakin kejadian DPT yang memalukan ini.. tentu takkan terjadi.

Kalau urusan DPT saja(baca: hal standar yang paling baku dalam suatu pemerintahan) sudah tak bisa dikordinasikan dg baik,lalu bagaimana jadinya dengan pengelolaan tugas pemerintahan lainnya. Sejauh mana efektifitas pemerintahan ini?? Kalau kita mau jujur hati, ini patut u/kita pertanyakan.

Tambahan ....

Kalau harus menunggu SIN jadi dulu, baru bisa menggelar pemilu yang rapih, ituh mah malu sama dunia atu...u..h..h. Mending ga usah ada pemilu dong....tinggal bilang saja sama rakyat... karena perangkat tehnologi untuk pendataan DPT belum rampung jadi harap maklum pemilu terpaksa ditunda sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan.
Gitu kaleh... ya...

Waktu tahun 2004 kan juga kagak pake SIN segala macam.... kok bisa rapih...

Jadi... kenapa sekarang malah jadi amburadul....

Bukankah ini tergantung pada "The man behind the gun" eh salah ... waktu 2004 kan 'The Wowan behind the gun', he..he...

Makanya pemilu kali in penting....
jangan golput...

Siapa yang akan kita percaya untuk menyetir bus bangsa kita kedepan.... tentukanlah secara arif dan logis pada tanggal 8 Juli nanti.

konon data kependudukan untuk pemilu tahun 2004 berasal dari data sensus sedangkan untuk pemilu 2009 datang langsung dari depdagri, mungkin itu yang dimaksud dengan "DPT itu bukan di drop dari kelurahan tapi dikirim langsung dari atas"

kalau data kependudukan datangnya dari kelurahan mestinya malah tidak akan ada masalah, wonk kalau saya bikin KTP saja tidak pernah bermasalah dengan data, kalau tidak saya pasti akan selalu ditolak kalau ingin membuat KTP karena saya tidak tercatat sebagai penduduk di tempat tinggal saya sekarang ini yang sudah saya tinggali selama 29 tahun!

tapi waktu pemilu 2009, saya luput tidak mendapat undangan untuk mencontreng. nah luh!

Meski Andi Mallarangeng mengatakan 'takut kalah' sembari cengengesan namun tetap terlihat rasa khawatir yang tinggi terhadap langkah yang dilakukan oleh tim sukses non SBY. maaf, kami cuma mencoba memahami body language yang terlihat di layar kaca. Jadi kami sama sekali tidak bermaksud menjelek-jelekkan tim sukses SBY termasuk simpatisannya. Kami cuma sekedar mengingatkan, agar kita tidak merugi (QS Al'Ashr-3) dan negara ini terhindar dari musibah akibat para petingginya tidak bersedia diingatkan tentang kebenaran (QS Al'Ashr-2). Sekali lagi kami tidak bermaksud memojokkan tim sukses SBY maupun simpatisannya, namun hanya sekedar meluruskan sesuatu yang sudah telanjur dianggap lurus. Pejuang sejati mencari KEBENARAN. Berbeda dengan Mafia yang cenderung mencari PEMBENARAN. Marilah kita berusaha menghilangkan kebiasaan yang BENAR diSALAHkan yang SALAH diBIARkan, agar negara kita tidak terjebak pada faham MAFIAisme. Siapapun capres terpilih, tentunya kita berharap yang PRO RAKYAT untuk meLANJUTKAN pembangunan dengan LEBIH CEPAT LEBIH BAIK.