Gerakan dan manuver kandidat presiden dan wakil presiden semakin menjadi dan hampir mencapai puncaknya. Bukan hanya itu dan mereka, tim sukses dan pemenangan mereka pun makin gencar beradu strategi untuk meraup suara pemilih dalam pemilihan umum mendatang. Tak hanya trik “bersih” trik “kotorpun” juga dilancarkan dengan mengangkat berbagai isu miring tentang pasangan pesaing. Bahkan, trik barbar model lama yang sangat berbahaya juga dipakai—isu agama seperti yang dialamtakan kepada pasangan capres cawapres SBY-Boediono dengan mengangkat isu istri Budioeno dikatakan beragama Katolik.
Yang menarik bagi saya bukan itu karena yang semacam ini adalah pola-pola lama yang terus berulang dan dilakukan. Mblenger! Yang menarik perhatian saya adalah slogan 3 kandidat pasangan Capres-Cawapres. Saya mencoba untuk “mengutak-atik” slogan-slogan mereka dengan beberapa kombinasi. Seperti yang sudah sama-sama kita ketahui, slogan-slogan mereka adalah, mulai dari pasangan dengan nomor urut 1 s/d 3 adalah: “Mega-Pro Rakyat” atau yang biasa mengusung tema ekonomi kerakyatan. Disusul dengan slogan “Lanjutkan!” pasangan SBY-Budiono dan yang terakhir adalah Slogan “Lebih Cepat Lebih baik” milik pasangan JK-Win kalau dijajarkan menjadi sebuah kalimat pendek ternyata sangat menarik (paling tidak bagi saya).
Kombinasi pertama yang saya buat adalah: Ekonomi kerakyatan Lanjutakan Lebih Cepat Lebih Baik. Kombinasi kedua: Lanjutkan lebih cepat lebih baik ekonomi kerakyatan. Dan kombinasi ketiga lebih cepat lebih baik lanjutkan ekonomi kerakyatan. Ini hanya tiga kombinasi, Anda bisa mengkombinasikan dengan kombinasi lainnya dari ketiga slogan ini.
Eit…jangan salah sangka, saya tidak sedang melakukan persuasive messaging untuk kepentingan salah satu dari ketiga pasangan kandidat capres-cawapres. Sama sekali tidak. Itulah sebabnya, saya memberikan keleluasaan kepada Anda untuk mengkreasi sendiri. Secara pribadi, saya menemukan sebuah pelajaran dari penjajaran slogan-slogan ini. Paling tidak, siapapun presidennya nanti, slogan-slogan ini bisa dioperasionalkan dalam sebuah bentuk kebijakan yang memang benar-benar berpihak kepada rakyat dalam arti dan pengertian yang sesungguhnya.
Seandainya saja pasangan Mega-Prabowo yang menang, sudah selayaknya mereka tetap menjalankan visi misi yang diusung pada kampanye-kampanye dengan lebih cepat supaya hasilnya lebih baik misalnya dalam hal pemberdayaan pengusaha dan ekonomi mikro, penambahan alokasi dana untuk pertahanan, kepastian nasib korban lumpur Lapindo yang terkatung-katung dan pemberantasan korupsi serta menahan diri untuk tidak menjual BUMN-BUMN yang nota bene bisa dijadikan mesin uang negara. Privatisasi pendidikan juga harus segera dihentikan dengan menghapuskan undang-undang BHMN Pendidikan yang selama ini terbukti menuai protes dari banyak kalangan. Bukankah kalau ini dilanjutkan dengan lebih cepat hasilnya akan lebih baik?
Kalau yang menang adalah pandangan nomor urut 2, program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang sudah ada harus diLanjutkan. Akan tetapi, yang tidak boleh dilanjutkan adalah sistem ekonomi yang lebih berpihak kepada pemilik modal dan menjadikan rakyat atau tepatnya buruh hanya sebagai mesin dan alat produksi yang menguntungkan pemodal. Dana pendidikan yang sudah dipatok 20% dari APBN harus diLanjutkan dengan lebih melakukan pengawasan yang intens dan ketat supaya tidak diselewengkan. Juga, optimalisasi anggaran jangan hanya melulu dialokasikan untuk kesejahteraan guru dalam arti gaji guru terus dinaikkan sementara pembangunan sarana gedung terabaikan. Tidak boleh lagi ada drama penarikan bangku-bangku sekolah seperti yang terjadi di Malang beberapa waktu yang lalu. Drama ini menyedihkan sekaligus memalukan. Jangan diLanjutkan! Bila JK-Win nanti mendapatkan amanat dari rakyat, mau tidak mau, suka atau tidak, JK dan Wiranto harus bertindak cepat mengatur dan mengomandani para pembantunya untuk segera memperbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki. Menata kembali sistem pengiriman dan perlindungan TKI khususnya TKW ke negara-negara yang sampai saat ini terbukti memiliki kasus penganiayaan terhadap TKI sangat tinggi.
Manuver cepat dan taktis harus segera dilakukan untuk menjaga kedaulatan negara dan martabat bangsa. Kasus Ambalat tidak boleh terjadi lagi. Angkatan perang yang selama ini terbukti mau “main-main” harus segera dibuat jera dengan cara-cara yang baik dan tidak mengedepankan perang sebagai solusi tetapi berani berperang ketika jalan lain sudah buntu dan kedaulatan bangsa terancam. Membangkitkan pengusaha-pengusaha muda dengan mengucurkan dana MAMPU wajib segera dilaksanakan dengan mengupayakan monitoring, pendampingan dan penyuluhan bagi penerima dan calon-calon pengusaha muda. Bukankah kalau ini dilakukan dengan lebih cepat hasilnya akan lebih baik?
Tidak gampang memang mengurusi bangsa dan wilayah negara yang sedemikian besar dengan berbagai kemajemukannya. Itu harus diakui oleh setiap pasangan kandidat capres-cawapres. Yang harus disadari juga bagi siapapun yang nantinya terpilih sebagai pemimpin bangsa, 5 tahun bukan waktu yang panjang untuk mengadakan sebuah perubahan besar kecuali yang diinginkan adalah revolusi yang berdarah-darah. Harus disadari pula bahwa presiden dan wakil presiden bukan juruselamat yang menentukan segala-galanya. Masih ada rakyat yang diwakili oleh parlemen. Sebagai pemangku dan pengemban amanat, pemimpin harus mau mendengar apa yang dikatakan rakyat tetapi tidak selamanya menuruti kemauan orang per orang atau kelompok per kelompok apalagi kalau orang dan kelompok itu adalah bagian dari partai atau pendukungnya.
Kelihatannya tidak mungkin untuk melakukan hal ini karena ketika berbicara tentang kekuasaan, incumbent tidak bisa dilepaskan dari partai dan konsituen pendukungnya. Pun begitu, ketika pasangan capres-cawapres sudah duduk di kursi RI-1 dan RI-2, dia bukan lagi milik partai. Mereka adalah milik rakyat dalam arti luas. Indonesia yang harus dibangun. Rakyat yang harus diberdayakan!
Pelajaran terakhir dari menjajakan slogan-slogan ini adalah, seandainya saya adalah salah satu dari ketiga pasangan kandidat capres-dan cawapres yang menang dalam pemilu nanti, saya akan memakai jajaran slogan ini dalam melakukan pembenahan dan perbaikan demi meningkatkan harkat hidup dan martabat bangsa. Kalau ekonomi kerakyatan terbukti lebih baik dan pas untuk bangsa ini kenapa tidak diLanjutkan dengan lebih cepat supaya hasilnya lebih baik? Kalau pemberantasan korupsi yang sudah mulai berjalan dengan tidak pandang bulu bukankah itu harus dilanjutkan dengan cepat supaya hasilnya lebih baik? Kenapa kita tidak bertindak cepat untuk menghalangi pihak-pihak yang ingin mengusur dan menghapuskan KPK. Kenapa tidak dilanjutkan saja menggasak orang atau kelompok yang menginginkan KPK tidak ada lagi.
Seandainya lagi, saya salah satu dari yang terpilih, bukankah merangkul pemilik slogan-slogan ini untuk duduk pemerintahan akan lebih efektif dan efisien. Kalau ada yang memilih menjadi oposisi, ya silakan saja tetapi semoga bukan karena sakit hati karena tidak terpilih dan mendirikan laskar BSH (barisan sakit hati) yang bertindak kurang proporsional dalam mengritisi kebijakan pemerintah. Tidak ada yang sempurna. Seandainyapun semua pemilik dan “anak buah” pemilik slogan ini dilibatkan dalam pemerintahan tidak ada jaminan pemerintahan akan lebih efektif dan efisien. Masing-masing pihak tentunya punya kepentingan dan kadang-kadang menjadikan agendanya masing-masing sebagai tujuan.
But, rakyat tidak bodoh lagi untuk memilih. So, jangan bodohi rakyat. Apapun slogan dan mottomu, kami bisa baca apakah slogan itu satu kata dengan perbuatanmu. Jadikan perbedaan slogan dan misi yang ada di dalamnya sebagai sebuah pelangi dengan 3 warna yang indah dan bak roti isi 3 rasa yang enak dimakan. Semoga tak jauh panggang dari api. Selamat mencontreng.