Dr Widodo Judarwanto Spa

"Kebebasan Berpendapat Dan Beretika Berpendapat"

Minggu, 07-06-2009 08:43:52 oleh: Widodo Judarwanto
Kanal: Opini

"Kebebasan Berpendapat Dan Beretika Berpendapat"

Pengalaman tidak mengenakkan Prita sebagai seorang pasien dari sebuah rumah sakit, dilampiaskan dengan keluh kesah berkirim email pada temannya. Tidak diduga oleh siapapun ternyata curahan hati itu berdampak hukum, harus mendekam di penjara.

Benarkah hanya karena memberi kritik seseorang bisa ditahan?  Mengapa sebuah keluhan seorang pasien lewat media elektronik internet dapat berdampak hukum demikian besar?

Sebenarnya bila ditilik secara cermat, pengalaman seperti ini banyak sekali dialami baik oleh pasien dan pihak rumah sakit. Cukup sering dijumpai seorang pasien mengadukan ketidakpuasan layanan seorang dokter dan rumah sakit baik di media cetak, elektronik dan internet. Fenomena yang biasa terjadi ini menjadi sesuatu yang sangat besar karena baru pertamakali sebuah rumah sakit berani menuntut dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan pasien.  

Kasus Prita, merupakan potret sebuah riak kecil dalam kehidupan masyarakat yang mampu menghebohkan masyarakat Indonesia. Tampaknya fenomena ini dijadikan proses pembelajaran bagi masyarakat tentang permasalahan yang selama ini yang terjadi.

Tidak fokus masalah

Mungkin bagi sebagian masyarakat hal itu merupakan sebuah sekedar kritikan untuk sebuah pelayanan  rumah sakit. Kelompok lain mengatakan sekedar kirim email mengapa harus mengorbankan seorang Ibu rumah tangga dengan memisahkan dua anak kecil di rumahnya. Tetapi pihak rumah sakit yang berseteru tetap bersikeras bahwa tulisan sang ibu jelas-jelas sebuah pencemaran nama baik.

Bila disimak lebih cermat ternyata asal muasal sengketa adalah dugaan pencemaran nama baik oleh bekas pasien kepada rumah sakit yang pernah merawatnya. Dalam tulisan tersebut tersurat bahwa rumah sakit berikut dokternya sebagai penipu dan rumah sakit mencari pasien berkedok hasil laboratorium yang fiktif. Jadi sekali lagi permasalahan utama adalah dugaan pencemaran nama baik, bukan sekedar penulisan atau berkeluh kesah melalui email. Fokus masalah yang tidak jelas inilah yang akan mengaburkan permasalahan yang sebenarnya ada. Interpretasi pemcemaran nama baik sendiri akan terjadi multitafsir sehingga harus diarahkan pada jalur hukum.

Dari sebuah cerita yang kecil tersebut ternyata berdampak besar dan menjadi sesuatu kontroversi yang tiada berhenti ujungnya. Dari pengalaman yang seringkali terjadi tersebut menjadi melebar tak tentu arah. Karena pelaku dugaan pencemaran nama baik adalah seorang ibu yang tidak berdaya yang mempunyai anak kecil maka opini, simpati dan dukungan mengalir secara deras tak terbendung tanpa melihat fokus masalah dan demi kebebasan berpendapat.

Dengan suhu politisi yang tinggi ini tidak disia-siakan seorang calon presiden yang masih aktif menjabat wakil presiden mengatakan dengan lebih cepat dan lebih baik. Bebaskan Prita, polisi harus pelajari kasusnya lagi lebih baik. Sedangkan calon presiden lain yang biasa berhemat kata, dengan bahasa tubuh langsung mengunjungi Prita ke tempat tahanan. Presiden sebagai calon presiden incumbent seakan tak mau kalah menyikapinya secara jelas dan tegas mengatakan bahwa dalam menegakkan hukum harus memakai hati nurani dan rasa keadilan. Dalam pencitraan mungkin tindakan para calon pemimpin negeri ini sangat hebat dalam membela wong cilik. Tetapi dari sisi hukum campur tangan terhadap penegakan hukum yang selama ini didengungkan mereka, tampaknya akan pudar walau untuk membela kaum lemah.  Bukankah di mata hukum semua orang sama tidak ada bedanya.

Kalau sudah orang-orang besar di negeri ini mengayuhkan langkahnya, pasti masyarakat dan pejabat di bawahnya akan mengikuti dan bersuara lebih keras lagi. Menteri kesehatan beberapa hari berikutnya dengan lantang mengatakan bahwa nama Internasional harus dicopot karena menyalahi aturan, padahal banyak nama Rumah Sakit Internasional yang serupa selama ini tidak dipermasalahkan. Kejaksaan Agung dan Polisi sebagai penegakan hukum ikut saling tuding karena desakan masyarakat dan campur tangan pemimpin negeri ini. Bahkan karenanya, dalam waktu singkat Prita langsung dibebaskan dari tahanan.

Begitu yang menjadi pelaku sengketa adalah Rumah Sakit dan dokter, maka kesempatan munculnya opini yang tak terkendali menyudutkan tindakan dokter dan rumah sakit di manapun berada. Permasalahan menjadi melebar ke mana-mana. Permasalahan berlanjut pada dokter yang dianggap tidak manusiawi, rumah sakit mata duitan, dokter tidak profesional dan sebagainya. Dokter adalah manusia biasa, sangkaan tersebut adalah hal yang mungkin saja benar terjadi walau tidak boleh digeneralisasikan.

Etika berpendapat

Paska reformasi bangsa Indonesia adalah negara demokrasi dan negara hukum yang melindungi setiap warga negara dalam melakukan setiap bentuk kebebasan berpendapat, menyampaikan gagasan baik secara lisan maupun tulisan, hal ini dilindungi peraturan perundang-undangan di Indonesia baik di dalam batang tubuh UUD 1945 pasal 28, maupun diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 mengenai jaminan hak-hak sipil dan politik, dimana poin-poin hak yang harus dilindungi oleh Negara mengenai hak berpendapat, hak berserikat, hak memilih dan dipilih, hak sama dihadapan hukum dan pemerintahan, hak mendapatkan keadilan.

Paska reformasi pula masyarakat Indonesia mengalami euphoria demokrasi yang sangat hebat. Dahulu untuk berbicara dengan nada tinggi terhadap presiden sudah menjadi pidana, sekarang mengkritik presiden di depan umum adalah hal biasa. Tampaknya kasus Prita ini adalah kasus yang kesekian kali sebagai pembelajaran bagi bangsa ini dalam berdemokrasi yang sebenarnya.

Sebagai negara demokrasi kebebasan berpendapat tidak harus menjadi sekedar bebas mengemukakan pendapat tetapi harus bertanggung jawab dan beretika dalam berpendapat. Menentukan parameter nilai etika dalam berpendapat  yang ideal sangat sulit. Setiap upaya penentuan batas nilai etika berpendapat akan divonis sebagai pengebirian berpendapat. Bahkan undang undang baru seperti Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diciptakan oleh para ahli hukum dan pendekar demokrasi saja dianggap mengkebiri kebebasan berpendapat.

Etika berpendapat tersebut tidak perlu harus sesuai dengan etika adat ketimuran atau etika kesopanan. Tetapi layaknya dalam berpendapat harus sesuai dengan fakta yang sebenarnya tanpa harus men"justifikasi" fakta yang masih belum jelas. Artinya, dalam kebebasan berpendapat tidak boleh memutarkan balikkan fakta kebenaran yang ada. Bila hal ini terjadi akan merupakan fitnah dan pencemaran nama baik. Bila etika berpendapat hanya melanggar etika adat, budaya dan kesopanan tidak terlalu masalah karena sangsi yang didapat hanyalah sekedar sangsi sosial.

Pameo lama mengatakan fitnah lebih kejam dari pembunuhan sehingga wajar bila itu terjadi akan berdampak hukum. Karena fitnah dan pencemaran nama baik akan berakibat sangat merugikan bagi yang mendapatkannya. Ternyata dari sebuah opini yang memutarbalikkan fakta yang ada, dapat mematikan kehidupan dan mata pencaharian seseorang. Seorang pedagang bakso diisukan memakai daging celeng akan membuat pedagang akan kehilangan mata pencaharian. Begitu juga seorang dokter dituding sebagai penipu maka hancurlah citra profesionalnya. Demikian juga sebuah perusahaan kosmetik bila diisukan memakai minyak babi akan hancurlah perusahaan tersebut, demikian juga rumah sakit. Bila semua orang boleh bebas berpendapat seenaknya tanpa beretika, maka akan kacaulah negera demokrasi ini.

Dokter dan rumah sakit adalah pihak yang sering dijadikan sasaran tembak istilah tidak profesional, penipuan dan malpraktek baik oleh masyarakat dan media masa. Setiap hari dengan mudah ditemui milis kesehatan dan konsultasi kesehatan yang terlalu cepat memvonis bahwa seorang dokter melakukan malpraktek atau kesalahan dalam tugas profesionalnya. Setiap periode dapat disaksikan di media televisi dokter divonis malpraktek sebelum jalur hukum ditempuh. Bisa saja dari sekian banyak dugaan malpraktek tersebut bila diajukan dalam jalur hukum secara jujur dan ilmiah maka tidak sebanyak yang diduga. Meskipun tidak menutup mata tentang masih adanya tindakan malpraktek yang masih sering terjadi. Kecurigaan malpraktek kepada dokter atau rumah sakit biasanya terjadi karena kelemahan komunikasi pasien dan dokter atau perbedaan persepsi tindakan kedokteran. Hal lain sebagai penyebab adalah masalah harapan kesembuhan yang demikian besar tidak sebanding dengan biaya sangat besar yang telah dikeluarkan. Banyak cerita karena kebebasan berpendapat yang tidak sesuai dengan fakta kebenaran ternyata mengorbankan kerugian moral dan material bagi dokter dan rumah sakit yang sangat besar.

Bila seseorang pasien bersengketa atau tidak puas dengan layanan dokter atau rumah sakit bukan merupakan kesalahan bila berkeluh kesah di depan umum tentang keburukan layanan yang diterimanya.  Ketidakpuasan tersebut apakah karena layanan yang tidak menyenangkan atau karena rumah sakit menyalahi aturan yang ada.  Bila karena layanan yang tidak menyenangkan,  maka hal ini tidak masalah bila dikupas tuntas di depan umum. Justru beberapa rumah sakit mengharapkan masukan seperti ini untuk perbaikan kualitas layanannya. Bila fakta itu benar terjadi maka masalah tersebut harus diungkap karena akan berguna bagi masyarakat lain atau perbaikan dari dokter dan rumah sakit.

Menjadi lebih rumit bila masalah yang timbul bila rumah sakit atau dokter dianggap menyalahi aturan yang ada dan terlalu dini divonis bersalah. Masalah sering timbul karena perbedaan persepsi dan latar belakang pengetahuan dan keilmuan yang ada dari pihak yang bersengketa. Pihak pasien bersikeras bahwa pihak dokter atau rumah sakit melakukan malpraktek sedangkan pihak lainnya mengatakan sudah sesuai prosedur yang ada. Sengketa seperti inilah sebelum beropini bisa diajukan ke jalur hukum. Kalaupun sudah tidak sabar beropini maka sebaiknya menggunakan kalimat yang tidak bernada memutarbalikkan fakta yang ada. Atau jangan terburu-buru memvonis terjadi penipuan atau malpraktek sebelum mendalami permasalahan yang sebenarnya terjadi. Kebebasan berpendapat yang tidak sesuai dengan fakta yang ada akan dapat menghancurkan kehidupan seseorang dan sekelompok manusia yang ada di dalamnya. Jangan sekalipun berperasangka bahwa kebebasan beropini yang bertanggung jawab serta beretika akan memberangus kebebasan berpendapat. Demokrasi dibangun demi keadilan dan kebersamaan hak tanpa ada yang boleh dirugikan. Seorang demokrat yang bebas berpendapat dengan mengabaikan hak orang lain adalah demokrat yang "keblinger". Masalahnya sekarang apakah hukum dan undang-undang yang ada dapat mengakomodasikannya tanpa harus mengkebiri kebebasan berpendapat seseorang.

Mungkin perlu debat yang tidak akan terselesaikan  untuk menentukan mana yang salah dan mana yang benar.  Sehingga jalur hukum adalah jalan tengah yang harus dilakukan, bila kompromi yang sudah ditawarkan tidak terselesaikan. Paling tidak masalah ini dapat dijadikan pembelajaran semua masyarakat. Bagi pihak dokter dan rumah sakit dalam memberikan pelayanan optimal harus memberikan komunikasi baik dan profesionalisme tinggi. Bagi pasien berhak mendapatkan perawatan yang terbaik dan berhak mengeluarkan ketidakpuasannya tanpa harus memberi tuduhan dan fakta yang belum jelas terbukti.

Bookmark and Share

Tag/Label opini, prita, hukum, penjara, dokter, rumah sakit, omni, capres, presiden, uu ite
Penilaian anda

Kirim ke Teman
* Email Teman:
Pisahkan tiap email dengan titik koma.
Contoh: bill@microsoft.com; steve@apple.com
* Email anda:
21 komentar pada warta ini
Minggu, 07-06-2009 19:13:18 oleh: Nurliati Sari Handini

"...Bila semua orang boleh bebas berpendapat seenaknya tanpa beretika, maka akan kacaulah negera demokrasi ini." Setuju, Dok.. :-) -Olly-



Senin, 08-06-2009 13:22:57 oleh: vearn

masalah bu prita bukan masalah mengeluarkan pendapat tapi masalah KELUHAN PELAYANAN KONSUMEN. harap dibedakan. apa yg Bu prita sampaikan adalah FAKTA. dia membayar mahal utk pelayanan rumah sakit internasional tapi pelayanan kelas teri. Wajar kalau dia sakit hati. Dan ini murni kesalahan RS. Omni yang sudah ketakutan karena malpraktek jadi menuntut bu prita duluan.
Bedakan keluhan karena pengalaman pribadi dengan berpendapat dalam diskusi atau perdebatan.




Senin, 08-06-2009 23:46:01 oleh: Widodo Judarwanto

@vearn, Itulah yang menjadi tidak fokus. Memang sangat jelas FAKTA DAN PENDAPAT sangat berbeda.

Sebenarnya yang dipermasalahkan RS OMNI bukan keluhan pelayanan konsumen, tapi karena PENDAPAT yang disampaikan ibu Prita berdasarkan FAKTA yang dialaminya. FAKTA beliau mengalami ketidak puasan pelayanan RS memang benar, sampai disini mungkin tidak masalah.

Tetapi begitu ada PENDAPAT bahwa dokter dan RS dianggap sebagai PENIPU dsbnya, inilah YANG YANG MENGUSIK RS tsb. Krn begitu image PENIPU tesebut MENEMPEL pada dokter dan RS maka hancurlah profesionalitasnya di mata masyarakat, padahal di situ banyak menggantungkan ribuan nyawa yang bekerja.

Seharusnya keluhan atau komplain ibu Prita tetap ditulis tidak masalah tapi pendapat penipu tsb disimpan dahulu, sambil ibu Prita mengajukan RS ke jalur hukum. Karena kebenaran pendapat tersebut harus diuji secara hukum. Misalnya, begitu hukum memutuskan memang RS Omni malpraktek, penipu atau tidak profesional maka biarpun setiap hari ditulis sebagai malpraktek atau penipu di internet atau dikoran tidak masalah.




Selasa, 09-06-2009 15:20:04 oleh: Wendie Razif Soetikno,S.Si.,MD

Saya urun rembug, mengapa RS Omni dianggap penipu. Menurut Permenkes no. 749a th.1989 tentang rekam medis : Berkas rekam medis merupakan milik RS (Harus diarsipkan), sedangkan isi rekam medis MERUPAKAN HAK PASIEN. Ada artikel bagus untuk hal ini di Kompas, Selasa 9 Juni 2009 halaman 6 : PRITA, APA SALAHMU? oleh Itet Tridjajati Sumarijanto (Medical Record Administrator). Berdasarkan data rekam medis yang seperti apa sampai Prita harus menjalani PERAWATAN dan rawat inap - data apa yang dipakai? - Ini yang TIDAK KUNJUNG DIJAWAB oleh dokter dan RS Omni. Dokter dan RS sering memanfaatkan ketidak tahuan pasien. Oleh sebab itu, saya menyarankan, supaya kita semua terus berjuang menyuarakan hak pasien (konsumen) yang dijamin oleh UU no. 8 th. 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kalau menghadapi gugatan balik, adukan ke ORI (Ombudsman Republik Indonesia : http://www.ombudsman.go.id) dan Yayasan Lembaga konsumen Indonesia (http://www.ylki.or.id). Gugatan balik jangan dihadapi sendiri.
Hak masyarakat untuk memperoleh informasi medis yang benar juga dijamin oleh UU no.14 Th. 2008 tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik yang meliputi RIGHT TO BE INFORMED, RIGHT TO KNOW, RIGHT TO OBTAIN THE COPY, RIGHT TO DISSEMINATE

Dokter dan RS Omni itu telah melanggar dua UU sekaligus (UU no. 8 th. 1999 dan UU no. 14 th. 2008). Sebenarnya masalahnya cuma arogansi, keluhan pasien (entah dalam bentuk Surat Pembaca atau E-mail) cukup ditanggapi dengan menggunakan HAK JAWAB yang juga dijamin UU. Cukup sudah. Jangan sampai masyarakat bertindak sendiri




Rabu, 10-06-2009 05:31:14 oleh: Lie Tjie Pouw

Saya melihat kenapa Ibu Prita menggunakan kata "Penipu" itu, karena perlakuan yang dirasakan oleh ibu Prita itu sebagai sebuah "penipuan", apakah akan lebih nyaman kalau ibu Prita menggunakan kata "pembohongan" ketika ibu Prita mendapatkan 2 informasi yang berbeda mengenai nilai trombositnya?

Untuk orang awam, ketika seseorang mendapatkan 2 informasi yang berbeda untuk satu subjek yang sama, maka salah satu informasi itu seharusnya salah. Dan dimana pasien mempunyai hak atas informasi yang benar, dengan penjelasan mungkin kesalahan pahaman bisa dihindari, mungkin juga dengan disertai kompensasi dari kerugian yang timbul dari informasi yang salah tersebut.

Dan sekarang pertanyaannya apakah penjelasan dan bahkan kompensasi dari kerugian yang timbul sudah dijelaskan kepada pasien? kalau belum atau tidak, maka seharusnya penyidik memeriksa isi surat ibu Prita ini sebelum menindaklanjuti gugatan dari pihak RS OMNI, apakah ibu Prita memang "berhak" menggunakan kata "Penipu" di suratnya.

Kalau ibu Prita memang "tidak berhak" menggunakan kata "penipuan", maka sudah sepantasnya ibu Prita dihukum sesuai UU yang berlaku, akan tetapi kalau "berhak" maka saya tidak melihat ada nama yang tercemar disini.




Rabu, 10-06-2009 23:27:20 oleh: Widodo Judarwanto

@Wendie,Lie Tjie Pouw, spt tertulis diartikel tsb di atas "interpretasi malpraktek, pencemaran nama baik dan istilah penipuan pasti akan terjadi multitafsir dan perdebatan sangat panjang sehingga harus diarahkan pada jalur hukum".

Sehingga alangkah bijaknya jalur hukum kita tunggu bersama dan kita kawal bersama karena mnasalah ini sudh terlanjur masuk ranah hukum.

Bila dalam pengadilan RS OMNI dinyatakan BERSALAH DAN memang terbukti MENIPU, MAKA "BERUNTUNGLAH " ibu Prita ternyata berhak menggunakan pendapat PENIPUAN dan tidak ada yang salah dengan kata penipuan yang dipakai dalam emailnya selama ini dan tidak berhak dituntut dalam pencemaran nama baik. Dan selanjutnya atas dasar itu ibu Prita harus mengguggat balik RS Omni atas keteledoran selama ini.

Tetapi bila pengadilan tidak bisa membuktikan bahwa RS Omni menipu, maka hal inilah akan menjadi pelajaran kita bersama bahwa dalam berpendapat atau beropini sebaiknya harus lebih barhati-hati, bila fakta yang ada belum jelas sebaiknya kita jangan terlalu prematur menjustifikasi atau mengadili seseorang atau pihak tertentu, karena tuduhan yang tidak benar merupakan fitnah atau pencemaran nama baik yang sangat merugikan pihak lain dan ternyata berdampak hukum. Tetapi kalaupun masih belum puas ibu Prita masih bisa menggugat balik RS Omni atas ketidaknyamanan selama ini.

Sehingga sekali lagi, sebenarnya tidak ada yang salah dengan komplain dan keluhan pelayanan terhadap dokter atau RS meskipun harus ditulis di depan umum meskipun harus menjelek-jelakkan pelayanan yang tidak mengenakkan karena itu adalah HAK PASIEN SEBAGAI KONSUMEN. Tetapi harus cermat untuk tidak terburu-buru menghakimi atau menuduh suatu PENIPUAN atau MALPRAKTEK sebelum fakta yang ada jelas terbukti.




Kamis, 11-06-2009 06:22:32 oleh: Lie Tjie Pouw

@ Dr Widodo Judarwanto Spa

sebetulnya saya sendiri tidak berkeberatan dengan adanya UU pencemaran nama baik tersebut, tetapi mungkin harus disempurnakan, dengan ditambahkan klausal misalnya, Delik pencemaran nama baik baru bisa ditindak lanjuti, kalau tulisan di media massa itu (misalnya seperti kasus ibu prita ini) ternyata tidak benar atau merupakan suatu kebohongan.

Bahkan ini akan membuat sarana publik kita akan menjadi lebih bermutu, dan penulis artikel pun akan jauh lebih bertanggung jawab, dan tentunya juga pelaku usaha akan lebih berhati-hati ketika memberikan layanannya kepada konsumen. karena tidak semua tuduhan-tuduhan di media massa bisa dituntut atas dasar pencemaran nama baik.

Akan tetapi apapun bunyi pasal-pasal tersebut, kita tidak boleh melupakan nalar akal sehat manusia waras, karena rasa keadilan itu tidak akan mungkin berbenturan dengan akal sehat manusia waras, kalau sampai ada benturan, maka UU yang harus mengalah bukan akal sehat manusia yang harus dijungkir balikan.

saya masih berpegang teguh bahwa seseorang berhak memberikan pendapat sesuai dengan apa yang dirasakannya, kalau merasa kecopetan dia berhak berteriak "copet", kalau merasa tertipu dia berhak berteriak "penipu" ini yang tidak boleh dikekang oleh aturan apapun didunia ini.




Kamis, 11-06-2009 09:01:42 oleh: bajoe

dokter Widodo,

kalau aku membaca dan menyimpulkan pendapat dari dokter, keberatan pada email Prita adalah dicantumkannya kata penipuan dan malpraktek. Dokter sendiri tidak keberatan dengan komplain konsumen/pasien, bahkan di media umum.

Nah, pertanyaannya, bila dokter Widodo dalam posisi pasien yang merasa mendapat perlakuan tidak adil dari pihak rumah sakit, kata atau istilah apa yang sebaiknya/akan digunakan untuk menggantikan kata "penipuan" dan "malpraktek" , sehingga tidak menimbulkan ketersinggungan dunia medis dan membawa ke jalur hukum?




Jumat, 12-06-2009 07:13:28 oleh: Widodo Judarwanto

@bajoe, pendapat malpraktek atau penipuan tidak masalah bila telah terbukti jelas dalam fakta hukum yang ada. Masalahnya sering terjadi terminologi malpraktek dan penipuan ini sering menjadi perbedaan pendapat karena latar belakang persepsi dan perbedaan dalam menginterpretasikan sebuah kasus medis.

Karena istilah PENIPUAN DAN MALPRAKTEK adalah pelanggaran hukum, kalau hal itu belum tentu benar maka bila terlanjur dituduhkan maka beban moral dan profesional yang diemban penerimanya sangat besar. Mungkin tidak terbayangkan oleh masyarakat hanya karena tuduhan PENIPUAN ATAU MALPRAKTEK yang tidak benar seorang dokter atau sebuah RS bisa bangrut tidak praktek lagi (SEPERTI CONTOH TUKANG BAKSO DI ATAS). Tetapi bila tuduhan itu benar maka itu adalah konsekuensi dokter atau RS dalam menanggung akibatnya. Jadi masalahnya bukan sekedar KETERSINGGUNGAN.

Bila ditinjau dari persepsi publik seringkali dianggap malpraktek, tetapi dalam telaah hukum, medis dan ilmiah kadangkali dugaan yang dicurigai sebagai malpraktek ternyata tidak terbukti. Tetapi dalam kasus RS Omni belum bisa juga dinyatakan bukan malpraktek atau bukan penipuan makanya harus dibuktikan dalam jalur hukum.

Jadi kalau belum terbukti benar dan faktanya masih belum jelas apalagi kadang hanya interpretasi sempit satu pihak jangan terburu-buru mengeluarkan tuduhan yang ternyata konsekuensinya sangat besar.

Mungkin untuk menyebut vonis PENIPUAN ATAU MALPRAKTEK kalau faktanya belum jelas terbukti secara hukum jalan tengahnya pakai inisial nama dokter atau RS dengan ditambahkan istilah dugaan penipuan atau dugaan malpraktek. Bila sudah terbukti secara hukum suatu PENIPUAN atau MALPRAKTEK tidak masalah harus menyebut nama terang dokter atau RS, jadi asas praduga tak bersalah harus dijunjung tinggi.

Tetapi bila untuk mengungkapkan sesuai fakta yang ada dalam mendapat perlakuan tidak adil oleh seorang dokter atau rumah sakit, komplain dengan menyebut nama terang dokter dan rumah sakit tidak masalah.




Jumat, 12-06-2009 09:10:49 oleh: bajoe

Pak dokter Widodo,

pertanyaan aku belum dijawab. Pertanyaan aku : sebaiknya kata "penipuan" atau "malpraktek" diganti dengan apa? Kembali aku mengajak dokter membayangkan dalam posisi Prita dalam kasus yang sama. Dan ini tidak/belum menggunakan jalur hukum-- pengadilan dan sebagainya yang memakan biaya. Bila ada pasien/konsumen hendak menulis surat pembaca - misalnya-- seperti kasus yang dialami Prita, menurut dokter, bila kata 'penipuan' dan 'malpraktek' dianggap bermasalah dan mesti dibutikan secara hukum, maka sebaiknya menulis dengan kata/istilah apa?




Sabtu, 13-06-2009 00:43:56 oleh: Widodo Judarwanto

@bajoe,
khan sudah terjawab diatas, pak!! diulangi ...

Mungkin untuk menyebut vonis PENIPUAN ATAU MALPRAKTEK kalau faktanya belum jelas terbukti secara hukum jalan tengahnya pakai inisial nama dokter atau RS dengan ditambahkan istilah dugaan penipuan atau dugaan malpraktek.

Bila sudah terbukti secara hukum suatu PENIPUAN atau MALPRAKTEK tidak masalah harus menyebut nama terang dokter atau RS, jadi asas praduga tak bersalah harus dijunjung tinggi.




Sabtu, 13-06-2009 07:56:39 oleh: Lie Tjie Pouw

Barusan saya menonton berita tentang Manohara yang menggugat mantan suaminya sang pangeran yang dituduhkan telah menganiaya Manohara selama Mano tinggal di Malaysia, nah pertanyaannya, apakah dalam hal ini Mano juga bisa ditangkap dengan tuduhan mencemarkan nama baik sang pangeran?

Karena Mano menuduh sang pangerah menganiaya dirinya SEBELUM pengadilan memutuskan apakah sang pangeran memang terbukti bersalah atau tidak, dan kasus Mano ini bahkan lebih explosiv dibandingkan dengan kasus bu Prita, karena disiarkan di media elektronik, yang mempunyai jangkauan yang jauh lebih luas dibandingkan internet.

nah, siapa bisa jawab?




Senin, 15-06-2009 00:02:33 oleh: Widodo Judarwanto

@ Lie Tjie Pouw, permasalahan MANOHARA dan ibu Prita kalau menurut saya sangat berbeda, perbedaannya

1. Kalau kasus Manohara, mengungkapkan FAKTA YANG SEBENARNYA tentang penganiayaan disertai bukti fisik yang jelas maka tidak ada kesulitan dalam interpretasi penganiayaan. Kalau tidak sesuai FAKTA YANG ADA dan terbukti tidak benar atau Manohara berbohong bisa saja pangeran mengajukan pencemaran nama baik sebagai delik aduan pencemaran nama baik.

Tetapi bila pangeran tidak mengajukan gugatan pencemaran nama baik maka bisa saja tuduhan itu benar. Dan kalau hal itu terjadi demikian maka tidak masalah bagi Manohara untuk menuduh meskipun pangeran orang Indonesia sekalipun.

2.Pada kasus ibu Prita, saat menuduh penipuan dan malpraktek pada dokter Hengki dan dokter Indah. Kedua dokter merasa namanya dicemarkan karena merasa tidak berbuat menipu dan sebagainya. Jadi sang dokter mengajukan laporan pencemaran nama baik ke polisi yang ditindaklanjuti oleh hukum.

JADI PADA KASUS PRITA ADALAH DELIK ADUAN, BILA DOKTER MERASA BERSALAH MAKA TIDAK AKAN MENGGUGAT DAN KASUS TIDAK BERKEPANJANGAN. TETAPI KARENA DOKTER MERASA TIDAK BERSALAH ISTILAH PENIPUAN DAN BERBAGAI TUDUHAN TERSEBUT DIANGGAP MENCEMARKAN NAMA BAIK.

Permasalahan ini sering terjadi karena bukan berarti ibu Prita menceritakan tidak sesuai fakta yang ada. Tetapi karena miskomunikasi atau perbedaan latarbelakang medis sehingga terjadi perbedaan interpretasi dari pihak pasien dan pihak dokter dalam istilah atau tindakan medis dan malpraktek. Ibu Prita merasa ditipu tetapi pihak dokter tidak merasa menipu karena sudah sesuai prosedur yang ada. KARENA PERBEDAAN INTERPRETASI inilah yang sering terjadi banyak kasus DOKTER DIANGGAP MENIPU ATAU MALPRAKTEK padahal dokter merasa telah berbuat sesuai prosedur. Perbedaan interpretasi inilah yang akhirnya diajukan ke jalur hukum.





Senin, 15-06-2009 00:04:06 oleh: Widodo Judarwanto

Contoh lain yang dinyatakan @ Lie Tjie Pouw tentang orang kecopetan, orang boleh saja menuduh copet bila FAKTANYA SUDAH JELAS dengan melihat mata kepala sendiri dan ada bukti yang jelas bahwa dompetnya ada pada pencopet. Jangankan menulis email bahkan menulis ribuan atau jutaan di berbagai milis internetpun bahwa orang itu pencopet tidak masalah dan bukan PENCEMARAN NAMA BAIK.
Tetapi bila kita menuduh dengan FAKTA YANG BELUM JELAS pada orang dibelakang kita sebagai pencopet padahal dibelakang kita banyak orang.

Bila hal itu dituduhkan dalam tulisan email yang disebarkan ke sepuluh orang dan bisa saja menjadi ribuan dan jutaan bila masuk ke milis. DALAM DUNIA MAYA ATAU INTERNET BERBEDA DENGAN SURAT KABAR. Mungkin kalau masuk surat pembaca tuduhan tidak benar itu besok akan hilang karena surat kabarnya jadi bungkus kacang goreng. Tetapi bila dalam dunia internet tuduhan tertulis itu akan tidak bisa hilang sampai kapanpun, sampai meninggalpun anak cucunya akan mewarisi tuduhan pencopet itu. Maka ORANG YANG DITUDUH MENCOPET berhak menuntut. Dengan dasar itulah maka dibuat undang-undang ITE.

SEBENARNYA DALAM KASUS PRITA YANG MENJADI MASALAH ADALAH CARA HAKIM DAN POLISI DALAM MENERAPKAN UNDANG-UNDANG ITU YANG TIDAK PROFESIONAL. KALAU MASALAH PENCEMARAN NAMA BAIK DAN UNDANG-UNDANG YANG ADA MUNGKIN SAJA SUDAH BERUSAHA UNTUK MENGAKOMODASI PERMASALAHAN YANG ADA DI MASYARAKAT.




Senin, 15-06-2009 07:59:30 oleh: Lie Tjie Pouw

"Kalau kasus Manohara, mengungkapkan FAKTA YANG SEBENARNYA tentang penganiayaan disertai bukti fisik yang jelas maka tidak ada kesulitan dalam interpretasi penganiayaan."

tapi kan didalam hukum, tetap harus dibuktikan dulu bahwa bekas luka sayatan di tubuh manohara itu memang benar dilakukan oleh tangan sang pangeran, bukan oleh orang lain. dan ini yang masih belum bisa dibuktikan. Begitu juga dengan kasus bu Prita ini, beliau menuliskan fakta-fakta diemailnya yang konon belum terbukti di pengadilan, maka dari itu bu Prita harus masuk penjara.

"Pada kasus ibu Prita, saat menuduh penipuan dan malpraktek pada dokter Hengki dan dokter Indah. Kedua dokter merasa namanya dicemarkan karena merasa tidak berbuat menipu dan sebagainya."

Disini, dengan asumsi apa yang ditulis ibu Prita di emailnya itu sesuai kenyataan, ibu Prita merasa dirinya ditipu karena pelayanan RS OMNI dianggap tidak wajar, berhak kah ibu Prita mempunyai perasaan seperti itu? seharusnya berhak, apakah seseorang berhak mengutarakan apa yang dirasakannya? seharusnya berhak. Masalah dokter merasa tidak menipu dan pasien merasa ditipu, saya yakin ada kaidah-kaidah yang baku dan umum yang bisa diterapkan supaya kesalahpahaman macam ini tidak pernah akan terjadi. Misalnya dengan penjelasan yang mendetail kepada pasiennya.

bersambung




Senin, 15-06-2009 08:00:36 oleh: Lie Tjie Pouw

lanjutan

Kalau seorang pasien mendapatkan informasi bahwa trombositnya 27.000 sedangkan normalnya adalah 200.000, maka ini pasti akan mempengaruhi sang pasien dalam memutuskan apakah dia mau atau tidak diopnahme di RS, lain halnya kalau misalnya si pasien mendapatkan informasi bahwa trombositnya sebenarnya masih 181.000, mungkin dengan keadaan seperti itu, pengobatan bisa dilakukan dengan rawat jalan misalnya. Nah tentu ketika seorang pasien mendapatkan informasi bahwa ternyata angka 27.000 itu salah dan yang benar adalah 181.000, lalu apa penjelasannya? menurut email ibu Prita, tidak ada. Apakah wajar misalnya ketika mendapatkan pelayanan seperti seseorang merasa ditipu? buat saya, sangat wajar.

"Permasalahan ini sering terjadi karena bukan berarti ibu Prita menceritakan tidak sesuai fakta yang ada. Tetapi karena miskomunikasi atau perbedaan latarbelakang medis sehingga terjadi perbedaan interpretasi dari pihak pasien dan pihak dokter dalam istilah atau tindakan medis dan malpraktek. Ibu Prita merasa ditipu tetapi pihak dokter tidak merasa menipu karena sudah sesuai prosedur yang ada. KARENA PERBEDAAN INTERPRETASI inilah yang sering terjadi banyak kasus DOKTER DIANGGAP MENIPU ATAU MALPRAKTEK padahal dokter merasa telah berbuat sesuai prosedur. Perbedaan interpretasi inilah yang akhirnya diajukan ke jalur hukum. "

bersambung




Senin, 15-06-2009 08:01:09 oleh: Lie Tjie Pouw

lanjutan

setuju, ini mungkin salah satu penyebab dari kesalahpahaman tersebut. nah, kalau memang keadaannya seperti ini, seharusnya disidik dulu apakah isi email ibu Prita tersebut mengandung kebenaran atau tidak kalau dilihat dari sisi orang awam (bukan orang yang mempunyai latar belakang pendidikan kedokteran) dan mestinya juga dokter bisa menjelaskan dengan bahasa awam supaya orang awam bisa mengerti apa sebenarnya yang sedang terjadi. Saya juga yakin bahwa tidak ada dokter yang mempunyai tabiat sebagai penipu, masa setelah kuliah bertahun-tahun dan menghabiskan dana yang tidak sedikit, pada akhirnya toh menjadi penipu? Tapi juga sebagai golongan masyarakat yang berstrata lebih tinggi dari kebanyakan mayoritas penduduk, sudah seharusnya dokter lebih toleran kepada masyarakat umum dan awam dalam menjelaskan sesuatu sehingga pasiennya tidak merasa ditipu, karena pasien datang ke dokter bukan untuk mencari entertainment, tapi mereka mencari pertolongan.

intinya adalah, kalau kita tidak mau dituduh menipu, janganlah kita bertindak seakan-akan kita sedang menipu, biarpun tidak ada maksud untuk menipu, berikan penjelasan yang sedetail-detailnya sehingga seorang pasien mengerti apa yang telah terjadi, mungkin kalau dengan kesalahan itu menimbulkan kerugian, si pasien bisa diberikan kompensasi. Saya yakin seorang manusia waras juga tidak akan sembarangan menuduh orang tanpa alasan yang diyakininya benar.




Senin, 15-06-2009 08:20:58 oleh: Wendie Razif Soetikno, S.si.,

Ada tulisan yang menarik tentang kasus Prita ini dihubungkan dengan akhlak dokter (Kompas, Sabtu 6 Juni 2009 halaman 6 : KASUS PRITA "VERSUS" AKHLAK DOKTER oleh dr. Handrawan Nadesul

Artikel ini juga dilengkapi dengan kartun Oom Pasikom dari GM Sudarta pada halaman yang sama
(Kompas, Sabtu 6 Juni 2009 halaman 6)

Mungkin dokter tidak membaca ini, karena sibuk praktek, sehingga berbagai peraturan di bawah ini juga tidak terbaca :

Menurut Permenkes no. 749a th.1989 tentang rekam medis : Berkas rekam medis merupakan milik RS (Harus diarsipkan), sedangkan isi rekam medis MERUPAKAN HAK PASIEN. Ada artikel bagus untuk hal ini di Kompas, Selasa 9 Juni 2009 halaman 6 : PRITA, APA SALAHMU? oleh Itet Tridjajati Sumarijanto (Medical Record Administrator). Berdasarkan data rekam medis yang seperti apa sampai Prita harus menjalani PERAWATAN dan rawat inap - data apa yang dipakai? - Ini yang TIDAK KUNJUNG DIJAWAB oleh dokter dan RS Omni. Dokter dan RS sering memanfaatkan ketidak tahuan pasien.

Juga pasti tidak terbaca UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, yang mengatur secara jelas hubungan dokter, pasien dan pabrik farmasi termasuk penegasan terhadap etika kedokteran

Apalagi UU no.14 Th. 2008 tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik yang meliputi RIGHT TO BE INFORMED, RIGHT TO KNOW, RIGHT TO OBTAIN THE COPY, RIGHT TO DISSEMINATE.

Juga pasti tidak terbaca UU No. 39 tahun 1999 HAM dan UU No. 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Sipil dan Politik .... yang menjamin hak kebebasan berpendapat dan berekspresi

Sebenarnya masalahnya sepele. Dr.Hengky dan Dr.Grace serta RS Omni Alam Sutera, TIDAK MENGGUNAKAN HAK JAWAB sebagaimana diatur dalam UU Pokok Pers, tetapi menjawab secara over expose ...lupa pada hak pasien (konsumen) yang dijamin oleh UU no. 8 th. 1999 tentang Perlindungan Konsumen (pasien)

Hasilnya : nama makin cemar dan kasus makin berkembang (makin banyak UU yang dilanggar)




Senin, 15-06-2009 11:23:48 oleh: Lie Tjie Pouw

Pak Wendie Razif Soetikno, S.si.

ya secara akal sehat dan secara hukum kasus ini mengundang banyak pertanyaan. Perbedaan pendapat antara yang pro dan kontra pada kasus ibu Prita ini kalau saya perhatikan adalah, yang pro (artinya yang setuju dengan tuntutan kepada bu Prita) lebih cenderung melihat awal kasus ini dari tuduhan bu Prita kepada pihak RS Omni tanpa merasa perlu mengetahui dan mungkin juga merasakan apa yang terjadi sebelum bu Prita ini menulis email tersebut, sedangkan yang kontra, cenderung melihatnya dari awal, yaitu dari ketika bu Prita merasa mendapat pelayanan yang tidak wajar dari rs Omni.

Dari pengalaman pribadi saya, saya juga pernah menjadi pasien dokter yang tidak komunikatif dan dokter yang sangat komunikatif, jadi saya bisa membayangkan, bagaimana menyebalkannya ketika menjadi pasien dari seorang dokter yang tidak komunikatif dan bahkan cenderung melecehkan.




Minggu, 02-08-2009 14:21:42 oleh: swarna handika

Kasus Prita, memanas lagi. Masyarakat masih menunggu , menunggu yang menang akal waras atau keadilan



Jumat, 28-08-2009 13:37:57 oleh: Alter Nacht

ah ya, setelah selesai pemilu kasusnya dibuka lagi tuh (kirain sudah beres....)

Sebenarnya saya merasa lucu, kalo Prita bisa dijebloskan ke penjara semata-mata karena pilihan kata doang - tanpa pemeriksaan lebih lanjut apa esensi dasar pendapat/opininya itu.

Jika pihak pro mempersoalkan soal PENGHAKIMAN dini dengan penggunaan kata (yang menurut mereka belum bisa terbukti benar atau salah), maka kenapa Prita yang seharusnya juga mempunyai hak yang sama = dibuktikan dulu klaimnya melalui proses pengadilan, bisa dijebloskan ke penjara lebih dulu?

Nah, yang rada2 rancu juga adalah kebebasan beropini/pendapat. Saya setuju ini nggak berarti seseorang BEBAS untuk memposting berita bohong, atau memfitnah orang lain seenak udelnya. Tapi dalam kasus yang benar dialami sendiri - seperti kasus Prita ini, saya melihat kata PENIPUAN yang dipakai disini termasuk bagian dari opininya dan seharusnya bisa disikapi secara rasional. Misalnya saja, jika ada Surat Pembaca dengan judul: Bank A memperkerjakan teroris - yang isinya si penulis memaki2 bagian collection bank A karena "teror" disuruh bayar tagihan Kartu kredit. Apakah orang semata-mata akan langsung MENERIMA dan MENCAP kalau bank A adalah sarang teroris karena satu nasabah yang komplen? (yang juga jelas2 salah dia juga gitu loh, "lah situ nunggak pan?").

Saya rasa, sebagaimana halnya si penulis punya kebebasan beropini, pembaca surat juga punya penilaian masing2 - tidak serta merta menelan mentah-mentah apa yang mereka baca (akan sangat lucu kalo misalnya ada pembaca yang kemudian jadi takut menginjakkan kakinya ke bank A - "karena kan ditulis di surat pembaca kalau mereka itu 'sarang teroris'").




Tambahkan komentar anda
* Nama lengkap:
* Email:
tidak ditampilkan untuk umum
  • Hal-hal yang perlu diperhatikan :
  • - Berilah komentar yang relevan dengan topik warta ini. Bacalah semua dari warta maupun komentar-komentar lain, sebelum memberi komentar.
  • - Tidak membuat komentar yang bernuansa SARA, pornografi, menyerang pribadi, menyebarkan kebencian dan kekerasan maupun pendapat yang melanggar hukum.
  • - Tidak beriklan di kolom komentar ini.
  • - Gunakan bahasa yang santun dan beri respek pada semua pendapat meskipun berbeda pendapat.
  • - Gunakan nama asli dan bila Anda sudah menjadi anggota Wikimu, upayakan login member terlebih dahulu. Bila belum menjadi anggota, email yang Anda cantumkan di kolom email, tidak akan dimunculkan.
* Komentar:  
captcha Silakan tulis kode disamping ini untuk melanjutkan.

PALING BERGUNA (bulan ini)

TERBANYAK DILIHAT (minggu ini)

TERBARU

50 TAG / LABEL TERPOPULER

 

Link Wikimu


Mau pasang link Wikimu di blog/situs Anda? copy link ini

TESTIMONI PRODUK

Minuman Sereal Baru ENERFILL

Jumat, 05-06-2009 18:04:42 oleh: Rina Linda

Bosan dengan yg biasa??? Minuman sereal ENERFILL, di setiap porsinya mengandung kombinasi 8 Vitamin, Protein, Kalsium & mineral lainnya yg dibutuhkan tubuh. Kombinasi rasa yg nikmat dengan sensasi baru BUTIRAN OATS PADAT di dalamnya bikin ENERFILL sebagai minuman penambah energi dengan kenikmatan rasa yang mudah tersaji. Cukup disajikan dgn 150 ml air panas ke dlam gelas, rasakan sensasi rasa baru coklat atau vanilla. ENERFILL, minuman penunda lapar yang lengkap, enak, lebih mengenyangkan & sehat untuk penambah energimu



Testimoniku:
Fajar Setyo Hartono: Minum Sereal Baru ENERFILL bila disajikan dalam minuman panas dalam gelas kita dapat merasakan sensasi rasa baru coklat atau vanila dan bisa menambah energi setelah minum .

Testimoni selengkapnya... (4 komentar)



Testimoniku Terbaru:
Sergio   pada  Pocari Sweat
David   pada  Momogi Snack
Latif Nur Hidayah   pada  Yakult...Bisa untuk Obat Diare??

SUARA KITA

Simpati Kirim SMS Iklan Seenaknya

Sabtu, 21-02-2009 12:22:33 oleh: Eko Nurhuda
Saya pengguna Simpati sejak pertama kali bisa beli hape di tahun 2002. Sampai sekarang saya masih setia dengan Simpati karena alasan coverage area. Namun belakangan ini kesetiaan saya terganggu karena Simpati suka seenaknya mengirim SMS berisi iklan layanan yang tidak saya butuhkan (dan sering!). Sungguh menyebalkan..!

Suaraku:
melfa: Saya memakai simpati dari thn 1993 waktu itu blm ada kartu hallo suafu saat saya miggrasi ke hallo sampai 2010 tiba2 diputus sama mereka tanpa alasa,saya mohon aktifkan nmr saya itu kembalia



Suara kita selengkapnya... (18 komentar)



Suara Kita Terbaru:
melfa   pada  Simpati Kirim SMS Iklan Seenaknya
gdwmnv   pada  Hutan Pantai Jakarta Dibangun Pemukiman
pjkhfge   pada  Hutan Pantai Jakarta Dibangun Pemukiman

DARI ADMIN

Rekan-rekan,

Wikimu juga mempunyai PUBLIC PROFILE di Facebook jika anda ingin menjadi Fans silahkan kunjungi kami. Jangan ketinggalan kami mempunyai lomba komentar di Public Profile setiap hari Senin dan Kamis. Nantikan terus artikel yang menjadi topik dalam lomba komentar.

Untuk pertanyaan dan masukkan, silahkan email ke

info@wikimu.com

salam,

21 April 2009

Admin.

Masukan, pertanyaan, kritikan terhadap kami silakan kirim email ke info@wikimu.com atau telp : 021-56165522 Senin-Jumat (08.00 - 17.00 WIB)
COPYRIGHT ©2006 WIKIMU.COM - Jurnalisme Publik (Citizen Journalism). All Rights Reserved | PRIVACY POLICY